
MANYAR –
Proses pengurusan perizinan yang cukup lama menjadi perhatian Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo. Orang nomor satu di Indonesia ini menyebut, dengan lamanya proses perizinan membuat pengusaha enggan berinvestasi.
"Jika urusan perizinan terus seperti ini, bagaimana Indonesia mau maju," ungkap Jokowi dengan nada kecewa.
Menurut Jokowi, terhambatnya pengurusan izin sama saja menghambat perkembangan perekonomian negeri. Banyak pemohon yang mengantre, namun prosesnya sangat lama hingga hitungan tahun. Untuk itu, Jokowi akan terus mengawasi proses di lapangan. Baik di pusat maupun daerah.
"Lihat saja, akhir bulan Maret saya akan obrak-abrik pengurusan izin yang bikin lambat pertumbuhan ekonomi," tegas Jokowi.
Meski demikian, Jokowi masih optimistis seluruh masalah perizinan yang ada sekarang dapat diselesaikan dan mampu mengakomodir seluruh investor yang memgantre di depan gerbang Indonesia.
“Kuncinya tinggal bersama-sama antara pusat dan daerah menyelesaikan masalah yang selama ini menghambat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Gresik, Aris Kurniawan mengungkapkan, ancaman yang disampaikan oleh Jokowi harus mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Psy war yang disampaikan oleh Presiden ini harus dianggap sebagai sinyal bagi pemerintah daerah yang selama ini masih bermain-main dalam hal pengurusan perizinan,” tuturnya.
Sebagai catatan, berdasarkan laporan Bank Dunia, tingkat kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) Indonesia naik 19 peringkat ke ranking 72 dengan mengantongi skor EODB 66,47. Kendati peringkat naik, posisi kemudahan usaha Indonesia masih jauh di bawah Vietnam yang bertengger di ranking 68. Sementara itu, posisi Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing berada di urutan ke-2, ke-24, dan ke-26. (fir/rof)
