
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan agar bantuan dana Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Presiden meminta digunakan sesuai aturan yang ada dan jangan sampai digunakan di luar kebutuhan anak.
PERMINTAAN itu disampaikan di hadapan ribuan ibu-ibu penerima bantuan PKH yang hadir di komplek GOR Tri Dharma PT Petrokimia Gresik, kemarin. Presiden mencontohkkan beberapa penggunaan dana PKH yang tidak semestinya. “Misalnya untuk beli rokok, itu tidak boleh,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan Kartu PKH.
Orang nomor satu di Indonesia ini meminta kepada para ibu agar menyampaikan kepada suaminya masing-masing untuk tidak menggunakan bantuan PKH untuk beli rokok. Bantuan ini diberikan untuk anak sekolah dan pemenuhan gizi anak. “Sampaikan kepada suaminya masing-masing bantuan ini untuk kebutuhan gizi anak dan kebutuhan sekolah tidak boleh untuk yang lain-lain,” ungkap dia.
Pemenuhan gizi, pesan presiden, bisa dilakukan dengan cara membelikan telur, ikan serta makanan penunjang lainnya. “Boleh untuk beli telur, ikan. Yang jelas ini untuk pemenuhan gizi anak-anak kita,” tegas dia.
Sementara itu, terkait bantuan PKH Presiden Jokowi memastikan tahun depan akan mengalami kenaikan. Saat ini, bantuan PKH hanya sekitar Rp 1.890.000 per kepala keluarga. “Saya pastikan tahun depan naik. Tapi kenaikannya berapa saya belum tahu. Karena ini butuh persetujuan DPR RI,” ungkapnya.
Ditambahkan, untuk jumlah penerima juga bakal ditingkatkan lagi. Jika tahun 2017 lalu hanya 6 juta KK, tahun 2018 ini mencapai 10 juta KK. Nanti tahun 2019 juga akan kembali dinaikan menjadi 15 juta KK. “Harapan kami tidak ada lagi anak-anak yang mengalami gizi buruk serta tidak bisa memenuhi kebutuhan sekolah,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Menteri Sosial RI Idrus Marham memastikan nilai kenaikan atau nominal dana Program Keluarga Harapan (PKH) akan disampaikan bulan ini, atau Maret 2018. "Kebijakan kenaikan PKH akan disampaikan dalam satu bulan ini, namun kami masih menunggu beberapa modifikasinya," kata Idrus, saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gresik, Jatim, Kamis.
Ia mengatakan, penyaluran bantuan PKH secara nasional telah berjalan lancar, bahkan untuk di Jatim sudah mencapai 90 persen. Sementara dalam program itu, kata Idrus, daerah memiliki peran penting dengan menyerahkan data kemiskinan secara aktual.
Di tempat yang sama Bupati Sambari Halim Radianto mendukung langkah pemerintah pusat dalam penyaluran bantuan PKH. Menurut Sambari, upaya Pemkab Gresik dalam menyalurkan PKH mendapat apresiasi Kementerian Sosial, Desember 2017 lalu. Saat itu Kabupaten Gresik dinilai terbaik dalam berkinerja terhadap penyaluran bantuan sosial non tunai. Artinya, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial bersama pelaksana PKH berjasa dalam menyukseskan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gresik.
"Ini sebagai bentuk upaya pemkab Gresik dalam keseriusan menjalankan program pengentasan kemiskinan di kabupaten Gresik," kata Sambari Halim Radianto yang ikut mendampingi Presiden Jokowi selama berada di Gresik.
Disebutkan, saat ini di Gresik terdapat 31.000 Keluarga Penerima Manfaat dari Program Keluarga Harapan. “Masing-masing penerima memperoleh bantuan sebesar Rp1.890.000 tiap tahun,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa yang menjadi prioritas adalah di bidang kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta pendidikan bagi anak-anak yang harus bisa sekolah hingga ke tingkat SMA. Khusus untuk tenaga pendamping PKH, saat ini ada 114 orang. “Kami harap para pendamping mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan,” pungkas dia. (rof/ris)
