
KOMISI I DPRD Kabupaten Gresik mengaku kesulitan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait persoalan pengisian perangkat. Pasalnya, laporan yang disampaikan masyarakat tidak disertai dengan bukti yang kuat. Padahal, jika ada bukti, komisi yang membidangi urusan hukum ini siap memberikan tindakan tegas.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Edi Santoso mengatakan pihaknya memang banyak menerima pengaduan. Tetapi, karena tidak ada bukti yang kuat pihaknya tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut. “Bagaimana mau ditindak kalau tidak ada bukti,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.
Menurut dia, banyak laporan masuk yang menyebutkan jika pengisian perangkat diwarnai dengan pungutan liar (pungli). Bahkan, pungli yang dilaporkan hingga ratusan juta rupiah. “Kalau ini benar seharusnya bisa diberikan tindakan tegas dan masuk ranah pidana. Tapi kalau hanya omong doang ya percuma,” kata dia.
Terkait dengan laporan mantan Panitia P3D Desa Banter, Kecamatan Benjeng terkait intimidasi yang dilakukan salah satu anggota DPRD Gresik pihaknya tidak bisa menindak karena hal itu ranah dari BK. “Saya kembalikan ke pimpinan karena itu ranah kode etik. Jadi yang berhak menindak ya BK,” ungkap dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Gresik Ahmad Kusriyanto mengatakan pihaknya belum melakukan koordinasi dengan anggota BK yang lain terkait persoalan Mustaqim anggota dewan yang dilaporkan P3D Banter. “Belum, kami belum melakukan rapat,” ujarnya.
Ditambahkan, karena pimpinan sudah mendisposisi laporan kepada BK, pihaknya tetap akan melakukan tindaklanjut. Mungkin dalam waktu dekat akan diagendakan mediasi antar pihak terkait. “Pasti kami tindaklanjuti, tapi di dewan ada mekanisme yang harus dilalui,” imbuhnya. (rof/ris)
