
SURABAYA - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim menargetkan peningkatan pekerja migran Indonesia (PMI) 30 persen dari total penempatan. Untuk mencapainya, pemprov pun mempermudah layanan.
Kepala Disnakertrans Jatim Setiajit mengatakan, untuk mencapai target tersebut pihaknya meluncurkan satu aplikasi layanan yaitu Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu (Simpadu) PMI. Layanan ini bertujuan memudahkan masyarakat untuk mengakses aplikasi tersebut, dan mendorong peningkatan PMI asal Jatim pada jabatan formal yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.
“Diharapkan pada 2018 ini jumlahnya mencapai 30 persen dari total penempatan PMI Jatim. Masyarakat diberikan kemudahan mendapatkan informasi. Namun yang terpenting, untuk pelayanan seperti TKI kini sudah menjadi satu atap, tidak lagi ke satu instansi ke instansi lainnya,” ujar Setiajit, Minggu (4/3).
Dia melanjutkan, diciptakannya aplikasi ini untuk mengantisipasi dilaksanakannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang mengamanatkan pelayanan dan perlindungan yang optimal. Info aplikasi ini bisa diklik di Disnakertrans.jatimprov.go.id, P3tkijatim.go.id dan www.infokerjajatim.com .
Tentunya dengan sasaran utama yaitu menyediakan informasi dan layanan konsultasi bagi calon PMI di jabatan formal. “Calon PMI atau masyarakat selain bisa menggunakan aplikasi tersebut, bisa mendatangi langsung kantor kami di Jalan Bendul Merisi 2 Surabaya. Sekaligus dapat mengurus dokumen-dokumennya di 7 instansi di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),” jelasnya.
Dikatakannya untuk penempatan TKI formal pada 2017 sebesar 24, 82 persen, dan informal masih 75,98 persen. “Memang masih besar informal, namun lambat laun sebenarnya dari tahun ke tahun, penempatan formal mulai beranjak naik jumlahnya,” tandasnya.
Inovasi ini satu dari beberapa sarana dan ruang yang sedang didesain sebagai program jangka panjang Program Teras Layanan PTSP di Jatim. (bae/rud)



