
KEBOMAS – Sejumlah pedagang Pasar Giri kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Gresik, kemarin. Mereka kembali menuntut keadilan terkait pembagian stan pasar. Sebab, para pedagang merasa Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) tidak ada adil dalam membagi stan pasar yang baru saja selesai dibangun tersebut.
Kedatangan para pedagang ditemui langsung Komisi II DPRD Kabupaten Gresik. Selain itu, Komisi II juga memanggil Diskoperindag, Satpol PP serta Bagian Hukum untuk dilakukan mediasi dengan para pedagang.
“Kami datang kesini karena merasa pembagian stan tidak adil,” ujar Nur Aini, salah satu pedagang, kemarin.
Menurut dia, sebelum Pasar Giri terbakar tahun 2015 lalu, dirinya memiliki dua kios dengan ukuran yang cukup besar. Namun, sekarang setelah pasar selesai dibangun dirinya mendapat dua kios namun ukurannya sangat kecil. “Pedagang yang lain kok diberikan lebih besar. Padahal, kami sama-sama pedagang lama,” katanya.
Ditambahkan, pihaknya meminta solusi terkait persoalan ini. Sebab, dirinya merasa dirugikan dengan proses pembagian tersebut. “Kami minta solusinya kepada bapak-bapak ini,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Diskoperindag Kabupaten Gresik mengatakan untuk proses pembagian stan tersebut dilakukan paguyuban pedagang bersama dengan UPT Pasar. Sehingga, proses pembagiannya, Diskoperindag tidak tahu menahu. “Kami hanya mendapatkan laporan jika seluruh pedagang sudah mendapatkan bagian masing-masing,” ungkapnya.
Dikatakan, untuk ukuran stan memang saat ini lebih kecil. Ini menyesuaikan dengan pembangunan yang dilakukan DInas PU. Sebab, Diskoperindag hanya berwenang mengelola setelah pasar selesai dibangun. “Kalau ukurannya, itu sesuai siteplannya Dinas PU, bukan kami,” imbuhnya.
Ditambahkan, jika para pedagang ingin stan yang lebih besar dipersilahkan untuk mengikuti lelang. Sebab, untuk stan yang ada di bagian depan memang dilelang agar tidak terjadi rebutan para pedagang. “Kami persilahkan, ini masih ada 3 stan. Kalau mau ikut lelang tidak apa-apa,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik Sholahuddin mengatakan pihaknya akan melakukan pembicaraan internal terlebih dahulu untuk mencari solusinya. Sebab, tidak mungkin Diskoperindag menjual stan di bawah harga yang ditentukan perda. “Kami usahakan solusinya,” imbuhnya. (rof)
