Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Genjot PAD, Pemkab Bentuk Tim 7

A
Penulis: Administrator❯
Genjot PAD, Pemkab Bentuk Tim 7
Genjot PAD, Pemkab Bentuk Tim 7

KEBOMAS –


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya, dengan membentuk tim tujuh yang terdiri dari tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tim ini bakal melakukan verifikasi terhadap seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Gresik.


Tim ini terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Bapelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Satpol PP, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.


“Tim ini kami bentuk untuk meningkatkan PAD Kabupaten Gresik,” ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto melalui Kabag Humas Suyono, kemarin.


Dikatakan, tim nantinya akan mendatangi perusahaan guna memberikan pembinaan, pengawasan dan penindakan. “Kami ingin agar perusahaan yang ada di Gresik bisa lebih memperhatikan kewajiban mereka,” pungkasnya.


Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kabupaten Gresik Mulyanto mengatakan tim ini dibagi menjadi empat. Nanti masing-masing tim akan mendatangi perusahaan sesuai dengan wilayah kerja. “Yakni, wilayah kerja Gresik, wilayah kerja Cerme, wilayah kerja Sidayu dan wilayah kerja Driyorejo,” ungkap dia.


Dikatakan, masing-masing tim harus mendatangi dua perusahaan tiga kali dalam seminggu. Jadi, setiap bulan ada 96 perusahaan yang bakal dilakukan verifikasi perizinannya. “Kalau di Gresik ada sekitar 1.300 perusahaan, kami berharap hingga akhir 2018 seluruh perusahaan selesai dilakukan verifikasi,” terangnya.


Menurut dia, setiap ditemukan perusahaan yang belum mengurus perizinan maupun membayar pajak bakal diberikan waktu dua minggu. Jika tidak ada respon, Pemkab bakal memberikan sanksi tegas. “Mulai dari penyegelan hingga melakukan pencabutan izin terhadap perusahaan tersebut,” kata dia.


Ditambahkan, tim ini dibentuk lantaran selama ini banyak perusahaan yang tidak mengurus perizinan. Selain itu, juga ada perusahaan yang melakukan perluasan pabrik tapi tidak melakukan perubahan IMB. “Ini yang harus kami selesaikan. Karena dengan tidak memenuhi kewajiban perizinan dan pajak, sangat merugikan Kabupaten Gresik,” imbuhnya. (rof)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer