
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik telah merubah tata ruang di sepanjang jalan Perumahan Gresik Kota Baru (GKB) menjadi kawasan perdagangan dan jasa. Namun, ternyata sampai saat ini masih banyak pemilik ruko yang belum melakukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah menjadi IMB ruko.
BERASARKAN informasi yang berhasil dihimpun, persoalan lambatnya pengajuan perubahan IMB ini lantaran terkendala aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sempadan Pagar (GSP). Sebab, untuk bisa mendapatkan IMB ruko maka pemilik harus membongkar bangunan yang berada di tepi jalan agar bisa sesuai dengan aturan GSB dan GSP.
Kepala Dinas Penanaman Modal – Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM – PTSP) Kabupaten Gresik Mulyanto mengatakan memang untuk GKB beru ada beberapa ruko yang sudah mengajukan perubahan IMB. “Sudah ada beberapa. Memang belum semuanya mengajukan perubahan tersebut,” ujarnya.
Dikatakan, terkait dengan aturan GSB dan GSP memang sudah menjadi ketentuan perundang-undangan. Sehingga, pemilik harus menaati aturan tersebut agar izin IMB rukonya bisa dikeluarkan. “Mau tidak mau pemilik harus menaati aturan tersebut karena merupakan salah satu syarat yang ada di undang-undang,” kata dia.
Menurut dia, jika ketentuan GSB dan GSP tidak dipenuhi, pihaknya khawatir bakal membuat macet jalan. Sebab, mereka tidak memiliki tempat parkir dan akhirnya menggunakan jalan. “Terutama untuk rumah makan. Kalau tidak punya lahan parkir kan repot. Makanya kami tidak keluarkan sebelum mereka bisa menyediakan lahan tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Mujid Ridwan mengatakan sesuai Perda 8 Tahun 2011 untuk GKB tata ruangnya sudah disesuaikan dengan kondisi. Sehingga, tidak ada alasan untuk tidak melakukan perubahan IMB. “Aturannya untuk di tepi jalan dijadikan kawasan perdagangan dan jasa. Jadi sudah bisa pemilik mengajukan izin,” ungkapnya.
Ditambahkan, sekarang tinggal menunggu ketegasan dari Dinas Perizinan dan Satpol PP untuk melakukan penertiban. Sehingga, para pemilik bangunan yang tidak sesuai IMB bisa segera mengajukan perubahan. “Yang harus ada ketegasan dari pemerintah untuk mendesak para pemilik agar melakukan perubahan IMB,” imbuh dia. (rof/ris)
