Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diancam Dewan, Lapor BK

A
Penulis: Administrator❯
Diancam Dewan,  Lapor BK
Diancam Dewan, Lapor BK

PANITIA Pengisian Perangkat Desa (P3D) Banter, Kecamatan Benjeng melaporkan salah satu anggota DPRD Kabupaten Gresik kepada Badan Kehormatan (BK). Laporan itu didasarkan, tindakan anggota dewan diduga mengintervensi sekaligus mengancam melalui pesan SMS.


Laporan Panitia P3D Desa Banter Kecamatan Benjeng diterima langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM, kemarin. Dari laporan tersebut diketahui anggota DPRD Kabupaten Gresik yang melakukan ancaman tersebut adalah Mustakim anggota DPRD dari Fraksi PPP.


Wakil rakyat asal desa setempat itu diduga melanggar UU/11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta pelanggaran kode etik. Pasalnya, disebutkan telah melakukan ancaman dan meminta penghentian proses perekrutan secara sepihak kepada panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) setempat.


Selain Mustakim, panitia P3D juga melaporkan 3 orang warga setempat. Antara lainnya berinisial AR, MSR dan IH. Ketiganya dinilai melakukan pencemaran nama baik, terkait tudingan adanya praktik suap dalam proses perekrutan perangkat desa.


Mantan Ketua Panitia P3D Banter, Abdul Kholiq mengatakan, alasannya melaporkan oknum anggota dewan tersebut, karena ada permintaan penghentian proses perekrutan perangkat di desa setempat. Padahal, panitia bertugas menjalankan sesuai amanat undang-undang dan peraturan daerah (perda). “Permintaan agar dipending itu disampaikan lewat SMAS kepada saya,” ungkapnya.


Dikatakan, pihaknya bingung menyusul adanya pesan singkat dari anggota dewan tersebut. Sebab, dinilai bukan kapasitasnya dan terkesan sepihak. “Inilah yang kami laporkan ke dewan, kapasitasnya apa beliau meminta agar dipending itu. Selain itu, di sms tersebut juga ada ancaman kepada kami selaku panitia,” lanjutnya.


Masih kata dia, laporan untuk 3 warga lainnya lantaran ia merasa ada dugaan pencemaran nama baik. Menurutnya, panitia P3D dituding melakukan jual-beli kursi jabatan. “Dalam hal ini kami merasa difitnah dan pencemaran nama baik. Karena faktanya di lapangan tidak seperti itu,” tandasnya.


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Moh Syafi’ AM mengatakan pihaknya bakal mendisposisi laporan tersebut kepada komisi I dan BK agar ditindaklanjuti. “Bagaimana hasilnya, biarkan nanti BK yang akan menelusuri terbukti atau tidak. Yang jelas, laporan ini wajib ditindaklanjuti karena ada laporan secara resmi dan mereka (pelapor) juga menyampaikannya langsung tadi,” katanya.



Di tempat lain, Anggota DPRD Gresik, Mustakim saat dikonfirmasi wartawan tidak menampik terkait adanya sms kepada panitia. Dia pun mengaku, permintaannya untuk mempending agar panitia lebih berhati-hati. Karena sempat beredar isu atau dugaan-dugaan yang negatif, terhadap proses perekrutan perangkat desa di Banter. “Ya nggak apa-apa, silahkan saja. Itu hak mereka,” katanya singkat. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer