
KOTA –
DPRD Kabupaten Gresik meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Gresik lebih serius dalam mengawasi proses pengisian perangkat desa. Ini setelah Komisi I mengatahui jika ternyata DPMD tidak tahu apapun tentang proses pengisian perangkat. Mereka bahkan tidak memiliki jadwal di masing-masing desa.
Sekertaris Komisi I DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan pihaknya meminta agar DPMD lebih aktif dalam melakukan pengawasan. Sebab, ini sudah menjadi tanggungjawab mereka sebagai pelaksana perda. “Harusnya mereka lebih aktiv untuk melakukan pengawasan, sehingga persoalan yang ada tidak terulang,” ujarnya.
Dikatakan, pihaknya meminta DPMD agar segera menyerahkan jadwal pelaksanaan pengisian perangkat desa di 15 kecamatan. Sehingga, dewan juga bisa ikut melakukan pengawasan di lapangan. “Kami minta Senin ini diserahkan. Jangan seperti sebelumnya ditanya masalah jadwal saja tidak punya,” tegas dia.
Masih kata Mujid, pihaknya kembali mengingatkan agar pelaksanaan pengisian perangkat jangan dilakukan dulu jika belum sinkron terkait penafsiran aturan. Ini sesuai dengan hasil hearing yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Jangan sampai nanti malah menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari,” ungkapnya.
Ditambahkan, untuk desa yang memang sudah siap melakukan pengisian silahkan dilanjutkan. Secara prinsip, dewan tidak ingin menghambat proses pengisian perangkat di seluruh desa yang ada di Kabupaten Gresik. “Silahkan dilanjutkan kalau memang DPMD merasa mereka sudah siap,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telefon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (rof)
