
KOTA – Hearing Komisi I DPRD Gresik dengan Kades Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah berlangsung panas. Anggota komisi yang membidangi hukum dan pemerintahan sempat mencak-mencak karena geram dengan kengototan Kades Sekapuk Abdul Halim.
Hearing digelar setelah Komisi I mendapat laporan pemotongan hibah jarring aspirasi masyarakat (jasmas) dewan. Selain Kades Abdul Halim, hearing yang digelar di ruang Komisi I DPRD juga menghadirkan Ketua Kelompok Peternakan Maju Bersama, Camat Ujung Pangkah Purbo serta Kabid Pemerintahan Desa DMPD Gresik Muchid.
"Silakan anda ngeyel dengan pendapat bahwa pemotongan dana jasmas tidak bermasalah dan sesuai aturan. Tapi jangan salahkan kami jika nanti anda akan berurusan dengan polisi karena pemotongan itu tidak ada dasar hukumnya," tegas Anggota Komisi I DPRD Gresik Abdullah Syafi’i.
Kepala Desa (Kades) Sekapuk Abdul Halim saat berbicara menilai, pemotongan 10 persen tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas desa bukan untuk dirinya sendiri. Sebab, kelompok tersebut bekerja dengan SK dari desa. “Inikan untuk kas desa bukan untuk saya. Soalnya pembentukan kelompok peternak dengan SK desa, jadi saya anggap sama dengan BUMDes,” ujarnya.
Mendengar hal ituAbdullah Syafi’I mengatakan surat pernyataan pemotongan 10 persen tersebut jelas pungli. Jangan dibantah lagi. Tidak semuanya bisa dijadikan sumber pendapatan desa. “Ini jelas-jelas pungli kok masih ngeyel saja,” tegas dia.
Jika masih ngeyel, lanjut Syafi’i pihaknya akan melaporkan hal ini kepada polisi. Sebab, tidak ada dasar pemotongan jasmas untuk dimasukkan ke dalam kas desa. “Coba tunjukkan mana aturannya,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Suparno Diantoro menegaskan, pemotongan dana jasmas dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. Seharusnya sebelum membuat surat pernyataan tersebut kades berkonsultasi kepada bagian hukum ataun kecamatan terkait landasan hukumnya.
“Ini jelas tidak boleh. Apa landasan hukum pemotongan tersebut. Makanya bagi seluruh desa kalau mau bikin apa-apa konsultasikan dulu landasan hukumnya. Dari pada terjadi persoalan hukum dikemudian hari,” tegas dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta kepada pihak desa untuk mencabut surat pernyataan pemotongan tersebut. “Kami minta agar kades segera melakukan pencabutan karena ini tidak berdasar,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid DPMD Kabupaten Gresik Mukid mengatakan pihaknya meminta waktu untuk mempelajari hal ini. “Saya belum paham betul persoalan ini, jadi perlu dilakukan pengkajian untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan desa,” imbuhnya. (rof/ris)
