Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi I Panggil Kades Sekapuk

A
Penulis: Administrator❯
Komisi I Panggil Kades Sekapuk
Komisi I Panggil Kades Sekapuk

KASUS dugaan pemotongan hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) di Desa Sekapuk Ujungpangkah mendapat perhatian dari Komisi I DPRD Gresik. Komisi yang membidangi urusan hukum ini berencana memanggil Kepala Desa (Kades) Sekapuk. Ini dilakukan untuk meminta klarifikasi pemotongan tersebut.


Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Gresik Abdullah Syafi’i mengatakan pihaknya sudah mendengar persoalan tersebut. Rencananya, hari ini pihaknya bakal memanggil pejabat desa tersebut. “Iya, kami nanti akan panggil di Komisi,” ujarnya, kemarin.


Menurut dia, sesuai ketentuan tidak boleh adanya pemotongan yang dilakukan desa kepada hibah jasmas. Sebab, bantuan tersebut murni untuk masyarakat atau kelompok yang menerima. “Jelas tidak boleh. Karena bantuan tersebut diberikan kepada kelompok yang diusulkan masing-masing dewan,” tegasnya.


Sebelumnya, kelompok peternak sapi Maju Bersama Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangah memprotes kebijakan pemotongan hibah jaring aspirasi masyarakat (jasmas) dewan yang dilakukan Kepala Desa (Kades). Pemotongan tersebut dilakukan dengan dalih untuk dimasukkan ke dalam kas desa.


Informasi yang berhasil dihimpun, pemotongan jasmas tersebut tertuang dalam surat perjanjian bermaterai antara kelompok peternak dengan kepala desa. Dalam surat tersebut disebutkan, kelompok peternak bersedia memberikan hasil bersih usaha sebesar Rp 75 persen untuk perternak, 15 persen untuk kelompok serta 10 persen untuk kas desa. Selain itu, kelompok peternak diminta untuk melaporkan perkembangan usaha kepada pihak desa.


Edi Mulyono, Ketua Kelompok Peternak Maju Bersama mengatakan pihaknya tidak tahu atuaran pemotongan tersebut. Yang jelas, lanjut dia, saat pihaknya meminta tanda tangan dari kepala desa yang bersangkutan menolak. “Kades tidak mau tandatangan jika perjanjian itu tidak saya teken,” ujarnya.


Menurut dia, yang membuat surat perjanjian bermaterai tersebut dari pihak desa sendiri. Saat itu, pihaknya yang jelas hanya diminta tanda tangan kalau tidak maka kades tidak mau memberikan tanda tangan untuk laporan. “Mereka sendiri yang bikin perjanjian tersebut. Saya hanya disuruh tanda tangan,” pungkasnya.


Menanggapi hal ini, Kepala Desa Sekapuk Ujungpangkah, Abdul Halim membantah jika pemotongan tersebut dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Menurut dia, pemotongan tersebut dilakukan untuk dimasukkan ke dalam kas desa. “Disurat perjanjian itukan sudah jelas, yang 10 persen untuk kas desa bukan untuk saya pribadi,” ungkap dia.


Menurut dia, pemotongan dilakukan lantaran SK kelompok peternak tersebut yang mengeluarkan desa. Sehingga, awalnya yang pembagiannya diatur 75 persen untuk peternak dan 25 persen untuk kelompak ia tolak. “Mereka kan yang SK desa, jadi harus ada laporan ke desa,” ujarnya.



Ditambahkan, atas perjanjian tersebut pihaknya siap jika harus dimintai pertanggungjawabab. Yang jelas, pemotongan tersebut murni akan diberikan kepada desa. “Selain itu yang saya potong juga bukan jasmas. Tapi hasil dari pengelolaan jasmas yang berasal dari anggota DPRD Gresik,” pungkas dia. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer