
KOTA – Menjelang Pemilu, KPU dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gresik mulai melakukan tahapan. Jika KPU mensosialisasikan daerah pemilihan (Dapil), maka Bawaslu memetakan potensi kecurangan.
Ketua KPUD Gresik Achmad Roni mengatakan, sosialisasi untuk meminta usulan dan masukan. Sehingga, penyusunan dapil bisa lebih demokratis. “Kegiatan ini digelar untuk menjelaskan tentang aturannya,” ujarnya.
Dikatakan, sampai saat ini belum ada rencana perubahan dapil. Hanya saja, memang ada beberapa usulan yang diberikan kepada KPU. “Salahsatunya, terkait pemecahan dapil empat meliputi Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, dan Balongpanggang,” ujarnya.
Namun, lanjut dia, untul keputusan akhirnya masih menunggu hasil uji publik pertengahan Januari mendatang. Kemudian, langsung diusulkan kepada KPU RI untuk dibahas bersama DPR RI. “Bulan depan serahkan usulan dapil kepada KPU RI,” pungkasnya.
Pada bagian lain Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) menilai kawasan pemukiman perumahan di Gresik memiliki potensi tingkat kecurangan tertinggi. Alasannya, kesalahan pendataan hingga pemalsuan data sering terjadi di wilayah perumahan yang didominasi pekerja.
Ketua Panwaslu Kabupaten Gresik, Imron Rasidi mengatakan hampir 10 persen kesalahan pendataan terjadi di daerah yang memiliki jumlah perumahan tertinggi. “Tahun sebelumnya yang terjadi kesalahan di kawasan Menganti, Manyar dan Bawean,” kata Imron saat diskusi potensi daerah kerawanan di Gresik, Selasa (19/12). Berbeda dengan kasus kesalahaan data di Menganti yang tertinggi didominasi oleh warga perumahan yang mayoritas bekerja, di kawasan Manyar didominasi oleh pekerja di pabrik. Sedangkan, di Bawean justru karena warga banyak menjadi TKI ke Malaysia.
Dipaparkannya, pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh PPS. Panitia Pemungutan suara di masing masing wilayah. Mereka bertugas melakukan pemuktahiran data pemilih, DPT dengan langsung turun mengecek ke lapangan bersama PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih). (rof/han/ris)
