Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Sukorejo Ancam Hentikan Proyek Pipa Pertagas

A
Penulis: Administrator❯
Warga Sukorejo Ancam Hentikan Proyek Pipa Pertagas
Warga Sukorejo Ancam Hentikan Proyek Pipa Pertagas

Kebomas- Kesabaran warga disepanjang Jalan Mayjend Sungkono, Desa Sukorejo Kecamatan Kebomas terhadap proyek galian pipa gas milik PT Pertagas sudah habis. Puncaknya, ratusan warga memaksa perwakilan pelaksana proyek bertemu di kantor balai Desa Sukorejo.


Selain dihadiri Kepala Desa Sukorejo, Fatkhur Rahman beserta seluruh jajarannya, juga dihadiri perwakilan pelaksana proyek Pertagas. Selain itu, beberapa serikat buruh perusahaan yang berada di sepanjang jalan Mayjend Sungkono juga turut menyaksikan pertemuan tersebut.

Kepala Desa Sukorejo, Fatkhur Rahman dalam pertemuan itu meminta Pertagas selaku pemilik proyek untuk segera merapikan tanah bekas galian pipa di sepanjang Jalan Mayjend Sungkono. Alasannya bekas galian seringkali menjadi penyebab kecelakaan. "Kami memberikan waktu hingga satu minggu agar tanah bekas galian dirapikan. Jika tidak, terpaksa kami akan mengerahkan sekuruh warga untuk menghentikan paksa proyek ini," tegasnya.
Dikatakan, sedikitnya setiap hari ada 3 kecelakaan terjadi di sepanjang jalan yang dilalui pipa. Korban rata-rata terperosok kedalam galian pipa yang tidak tertutup rapat. Oleh sebab itu, kasus ini menjadi perhatian beberapa serikat buruh yang industrinya dilalui pipa Pertagas.
"Kami berharap pemerintah tidak tinggal diam dengan kasus ini. Jika pemerintah acuh, warga Sukorejo siap meluruk kantor bupati Gresik," katanya.
Sementara itu, Agung, perwakilan pelaksana proyek pertagas mengaku bahwa pihaknya hanya melaksanakan proyek pipanisasi. Sementara terkait dengan tuntutan warga, dia berjanji akan menyampaikannya pada manajemen Pertagas. "Kami tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan. Nanti hasil dari pertemuan ini kami sampaikan pada manajemen Pertagas," tutur Agung.
Dia menegaskan, selama ini apa yang dia lakukan sudah sesuai SOP. Dia juga mengaku,  tidak ada aturan daerah yang dilanggar. "Seluruh izin sudah kami kantongi. Sehingga apabila dilapangan terjadi masalah, kami juga berharap pemerintah dalam hal ini Dinas PU bisa melakukan mediasi," tandasnya. (fir/rtn)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer