
SETELAH mangkrak beberapa tahun, rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Gresik di Jalan Panglima Sudirman bakal ditempati kembali. Ini terjadi setelah keluar Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kewajiban daerah menyediakan rumah dinas (rumdin) pimpinan dewan.
Dengan menempati rumah dinas, otomatif tunjangan perumahan yang sempat dinikmati pimpinan selama beberapa tahun terakhir ikut dicabut. Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan Pemkab Gresik Nanang Setiawan membenarkan hal tersebut. Pihaknya sudah mendapatkan tembusan dari dewan terkait permintaan aset rumah untuk dijadikan rumdin. "Iya saya sudah mendapatkan surat tembusannya," ujarnya, kemarin.
Dikatakan, untuk kebijakan aset mana yang akan ditempati tergantung bidang aset BPPKAD Gresik. Sebab, mereka sebagai pengelola seluruh aset yang ada. "Nanti yang akan menentukan bidang aset bukan kami. Karena pengelolanya BPPKAD," ungkap dia.
Ditambahkan, kemungkinan terbesar memang akan menempati rumdin yang lama. Untuk anggaran perbaikannya nanti akan masuk di Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Gresik. "Mungkin rumdin lama, soalnya untuk rencana pembangunan Balai Diklat belum terealisasi," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Qolib mengatakan, dia tidak mempersoalkan hal tersebut. Menurut dia, pimpinan menyerahkan hal itu sesuai dengan mekanisme yang ada. "Ya tidak masalah memang ada edaran dari pusat terkait hal itu. Jadi nanti pimpinan akan menempati rumdin," ungkap dia.
Ditambahkan, pihaknya meminta rumdin bisa dekat dengan kantor dewan. Sehingga, jika sewaktu-waktu ada tugas, pimpinan bisa siap. "Kalau rumdinnya saya terserah pemda ssaja. Yang pasti harus dekat untuk menunjang tugas dan fungsi pimpinan," imbuhnya. (rof/ris)
