
SURABAYA - Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) berkunjung ke Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Kunjungan ini dimaksudkan untuk berdiskusi dan menginventarisasi materi penyusunan Rancangan Undang Undang (UU) tentang Hak Atas Tanah Adat, Kamis (23/11). Rombongan PPUU DPD RI yang berjumlah dua belas orang ini disambut langsung oleh Rektor UWKS Sri Harmadji.
Sebelum melakukan diskusi, Wakil Ketua PPUU DPD RI Abdul Qodir Amir Hartono mengatakan, kunjungan ke UWKS dimaksudkan untuk mengajak kampus yang berlokasi di Dukuh Kupang ini untuk memberi kontribusi dalam penyusunan materi RUU tentang Hak Atas Tanah Adat.
Qodir mengatakan, kunjungannya ke UWKS ini untuk mendapatkan masukkan, kritik, dan saran dari para akademisi untuk bagaimana supaya masalah-masalah yang tidak kunjung selesai ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. “Setiap masalah pasti akan bisa terselesaikan ketika kita mau berdiskusi bersama,” jelasnya.
RUU ini, kata Godir sudah dipikirkan sejak lama untuk memberikan solusi terhadap konsesi hukum tanah adat. Karena seringkali tanah adat ini tidak mendapat pengakuan, sehingga hak-haknya terabaikan. Di Jatim masih banyak tanah yang tak terurus dan tanah bersifat eigendom. “UU mengamanatkan tanah tidak boleh terbengkalai,” kata Qodir.
Untuk itu, Qodir mengajak UWKS untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara untuk menyelesaikan kemajuan dari masalah-masalah bangsa ini. “Semua pihak untuk berkontribusi yang kognitif bagi penyelesaian masalah pertanahan,” harap Qodir
Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalah ini harus dilakukan secara bersama, baik dari pemerintah pusat, daerah provinsi maupun kota kabupaten. Langkah yang ditempuh dengan mengundang seluruh Badan Legislatif yang ada di Indonesia untuk berdiskusi dan mencari solusi supaya tata peraturan perundang-undangan daerah tidak saling tumpang tindih. “Upaya ini sudah mendapat respons positif,” jelas Qodir.
“Banyak rekan-rekan Baleg di DPRD kota maupun provinsi di seluruh Indonesia ini sudah mulai ada yang melakukan konsultasi kepada kami. Sehingga kami bisa mengarahkan yang ini tumpah tindih, yang ini tidak. Artinya amanat dari UU 11 Tahun 2012 tentang Tata Urutan Perundang Undangan bisa diimplementasikan. Selama ini hanya sebatas UU tetapi miskin implementasi,” beber Qodir.
Ditanya mengenai target penyelesaian dari UU ini. “Lebih cepat lebih baik. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus,” kata Abdul Qodir berpantun.
Sementara itu, Rektor UWKS mengatakan, pilihan tim PPUU DPD RI mengajak Fakultas Hukum UWKS untuk berdiskusi tentang RUU tentang Hak Atas Tanah Adat, tidak salah. “FH UWKS terakrediatsi A. Tidak hanya itu UWKS menempati ranking 15 dari 330 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Timur dan urutan ke-160 dari 4.400 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta seIndonesia,” jelas Sri Harmadji. (yad/hen)
