Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dewan Deadline Pencairan Anggaran Pilkades

A
Penulis: Administrator❯
Dewan Deadline Pencairan Anggaran Pilkades
Dewan Deadline Pencairan Anggaran Pilkades

KOTA –


Pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak sudah berlangsung. Ironisnya, hingga kini anggaran untuk pesta demokrasi tingkat desa tersebut masih ngendon alias belum cair. Menyikapi kondisi ini, DPRD Gresik memberi batas waktu hingga pertengahan bulan wajib dicairkan.


"Prinsipnya kami meminta kepada Pemkab Gresik, agar secepatnya memproses pencairan dana pilkades. Kira-kira dalam pertengahan bulan ini harus sudah tuntas," ujar Ketua Komisi I Suparno Diantoro.


Menurut dia, tahapan pilkades telah selesai digelar pada Minggu (29/11) lalu. Karena anggaran masih belum cair, sehingga pelaksanaan pilkades terpaksa menggunakan dana talangan. “Ada yang memakai (pinjam) APBDes, ada yang pinjam kepada perseorangan dan lain sebagainya," menurut dia.


Dikatakan, keterlambatan pencairan bisa disebabkan karena penganggaran telat, dan lemahnya koordinasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga persoalan ini harus menjadi evaluasi ke depan.


Penganggaran harusnya disiapkan sejak awal, yaitu mulai R-APBD. Bukan di Perubahan APBD seperti kali ini. "Kalau dianggarkannya waktu perubahan anggaran, kemungkinan terjadi keterlambatan sangat terbuka. Apalagi jarak waktu pelaksanaanya juga sudah mepet," imbuhnya.


Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariyogi mengatakan, pihaknya sudah berupaya agar dana pilkades bisa segera cair. Namun, permasalahannya adalah kewenangan anggaran ada di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). "Dana pilkades ini masuk di dalam anggaran Bantuan Keuangan (BK) khusus untuk desa, dan kewenangannya di BPPKAD," katanya.


Ditambahkan, dalam proses pencairannya, ada dua syarat utama yang harus dipenuhi. Pertama, harus ada Surat Keputusan (SK) penetapan daftar pemilih tetap (DPT), kedua adalah SK penetapan OPD pengelola dari Bupati.



Ketika syarat-syarat itu sudah beres, pihaknya baru menindaklanjuti dengan membuat surat permohonan pencairan. "Mudah-mudahan secepatnya bisa cair, karena besok (hari ini, red) kami berencana akan melakukan rapat koordinasi antar OPD," imbuhnya. (rof)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer