Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Banmus Jadwal Ulang Nota R-APBD

A
Penulis: Administrator❯
rapat kali ini memang membahas rencana paripurna Nota R-APBD 2018
rapat kali ini memang membahas rencana paripurna Nota R-APBD 2018

BATALNYA pelaksanaan paripurna penyampaian Nota Rancangan APBD (R-APBD) 2018 kembali dibahas Badan Musyarawah (Banmus) DPRD Gresik. Kemarin, Banmus kembali mengagendakan pelaksanaan paripurna pada pekan depan. Dengan syarat, pemerintah sudah menyelesaikan seluruh persoalan hibah kepada masyarakat.


Anggota Banmus DPRD Gresik Faqih Usman mengatakan rapat kali ini memang membahas rencana paripurna Nota R-APBD 2018. Hasilnya, seluruh anggota dewan sepakat untuk melaksanakannya pada pekan depan. “Dijadwalkan pada Senin pekan depan penyampaian Nota R-APBD 2018,” ujarnya, kemarin.


Menurut dia, meskipun sudah dijadwalkan, bukan tidak mungkin rapat paripurna tersebut kembali tertunda. Ini jika pemerintah kembali tidak menaati kesepakatan untuk menyelesaikan verifikasi dana hibah. “Kalau dilaksanakan atau tidak itu tergantung seluruh anggota, dengan syarat semua komitmen dipenuhi,” kata dia.


Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan ada dua alasan yang melatarbelakangi aksi boikot paripurna Nota R-APBD 2018 ini. Pertama, pembahasan R-APBD 2018 tidak sesuai prosedur. Sebab, dengan adanya perubahan RPJMD maka Pemkab harus melakukan perubahan RKPD serta KUA PPAS yang sudah digedok beberapa waktu lalu.


Dikatakan, dengan adanya perubahan RPJMD maka KUA-PPAS 2018 harus dilakukan penandatangan ulang. Rencananya, penandatanganan ulang akan dilakukan pada hari ini sesuai kesepakatan pimpinan fraksi. “Harus dilakukan penandatangan ulang antara pimpinan dewan dan bupati,” kata dia.


Kedua, lanjut dia, sesuai dengan hasil rapat Banggar dan Tim-Ang 16 oktober lalu, ada dua poin keputusan yang harus dipenuhi Pemkab. Di antaranya, belanja hibah bansos dan BK khusus 2017 harus ada kepastian pembayaran ditahun ini. “Untuk hibah, NPHD sudah harus ditandatangani bupati dan untuk BK Khusus SK penetapan bupati sudah harus ditandatangani,” tegas dia.



Ditambahkan, untuk usulan belanja hibah dan BK Khusus 2018, harus masuk di lampiran R-APBD 2018 serta masuk ke dalam e-planing. Jika kesepakatan-kesepakatan ini tidak dipenuhi, maka dewan tidak akan membhas R-APBD 2018 sampai kapanpun. “ Kami memberikan deadline selama satu minggu untuk memberikan kepastian dan jawaban,” pungkasnya. (rof/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer