
DRIYOREJO –Kebijakan PT Padi Mas melarang karyawatinya berjilbab akhirnya ditindaklanjuti Disnaker Kabupaten Gresik. Hasilnya, perusahaan yang berlokasi di Jalan Semeru, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo tersebut membuat pernyataan tidak melarang karyawatinya berjilbab lagi.
“Tidak ada sanksi apa-apa. Namun, kami beserta dan beberapa stake holder tetap memonitor perkembangannya di lapangan,” ujar Kadisnaker Kabupatn Gresik, Mulyanto, kemarin.
Menurut dia, turan melarang pemakaian jilbab diakui memang tidak ada. Tetapi secara etika dinilai memang kurang tepat. Lebih-lebih Kabupaten Gresik adalah kota wali dan kota santri. Karena itulah, sangat tidak patut perusahaan melarang karyawan perempuan berjilbab.
Himbaun Pemkab agar perusahaan menghormati hak-hak karyawan, sudah tertuang di dalam surat edaran (SE) Bupati tahun 2014 lalu. Isinya antara lain, perusahaan harus menyediakan tempat peribadatan yang layak dan memperbolehkan karyawan perempuan berjilbab. “Jadi sekarang perusahaan sudah memberi kebebasan untuk (karyawati, red) yang berjilbab,” tambahnya.
Secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi langkah Disnaker. Karena semua itu memang menjadi tanggungjawabnya. “Rencananya Kamis nanti pihak perusahaan juga dipanggil ke dewan, untuk menindaklanjuti persoalan lain pada saat kunjungan dewan waktu itu,” tandasnya.
Perlu diketahui, beberapa waktu lalu para wakil rakyat mengetahui adanya larangan untuk karyawati berjilbab di PT Padi Mas. Kalimat pengumuman yang tertempel itu tertulis, bahwa karyawan diharuskan memakai baju kerja dan perempuan tidak menggunakan jilbab, yang boleh pakaian formal pada jam masuk kerja. (rof)



