Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPMP Segera Cek Izin, Ada di Tiga Kecamatan

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

Kota- Kabupaten Gresik menjadi kawasan strategis bagi Industri. Selain memiliki beberapa pelabuhan, daerah ini mudah dijangkau karena terhubung akses tol langsung menuju Kota Surabaya ataupun Kabupaten Mojokerto. Namun diantara industri yang tumbuh justru merugikan masyarakat. Seperti industri pengolahan oli atau pelumas, Lube oil blending.


Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) saat ini terdapat sedikitnya tiga perusahaan pengolahanan pelumas di Gresik yang tersebar di Kecamatan Manyar, Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Kedamean. Rata-rata perusahaan pengolahan oli ini tertutup dan tidak ingin operasinya di ketahui publik.


Ketua Komunitas peduli lingkungan (Posko Ijo), Prigi Arisandi meminta pemerintah agar selalu mengawasi dengan ketat perusahaan pengolahan oli tersebut. Sebab, rata-rata perusahaan pengolah oli rawan melakukan pembuangan limbah secara sembarangan. Perusahaan-perusahaan ini (pengolahan oli,red) cenderung tertutup dari publik karena sebagian besar limbah B3-nya belum dikelola dengan benar. “Disebabkan kurangnya sarana pengolahan limbah B3 yang memenuhi standar keamanan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.


Dikatakan, saat ini penghasil limbah B3 terbesar di Jatim adalah Kabupaten Gresik dengan beban 12,9 juta ton pertahun atau 1,1 juta ton perbulan. Dari jumlah itu, sebagian besar terdiri dari lumpur pengolahan limbah cair atau sludge IPAL, partikulat fly ash dan bottom ash, steel slag, bahan kimia bekas dan oli bekas.


“Jumlah beban limbah B3 industri di Jatim sebesar 19,4 juta ton per tahun atau 1,6 juta ton perbulan. Sebanyak 66,4 persen beban limbah B3 industri di Jatim dihasilkan Kabupaten Gresik," terangnya.


Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan, Fauzi Budi Setiawan membenarkan bahwa di Gresik terdapat beberapa perusahaan pengolahan pelumas atau oli. Namun demikian hingga saat ini pihaknya belum bisa memastikan apakah perusahaan-perusahaan tersebut mengantongi izin secara lengkap atau tidak.  “Seingat saya ada dua. Di Kedamean dan Manyar. Namun untuk lebih jelasnya mengenai perizinan besok silahkan datang ke kantor,” kata Fauzi saat dihubungi melalui sambungan telepon.


Jika nanti ditemukan ada izin yang kurang lengkap, DPM-PTSP bersama jajaran Satpol PP Gresik akan datang ke perusahaan guna melakukan klarifikasi izin. “Jika nanti ditemukan izinnya tidak lengkap, tentu akan kami berikan teguran sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.


Dia menjelaskan, berdasarkan aturan izin yang harus dilengkapi oleh perusahaan pengolahan oli untuk bisa beroprasi sangat komplek. Mulai dari izin kementrian ESDM, Izin kementrian lingkungan hingga izin kepala daerah. “Makanya untuk mendirikan perusahaan (pengolahan oli, red) biasanya membutuhkan waktu yang relatif lama,” pungkasnya. (fir/rtn)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer