
KOTA –Puluhan anggota Kelompok Kerja (KK) Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Gresik lapor kepada DPRD Kabupaten Gresik. Ini terkait dengan menurunnya pencairan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN. Sebab, akibat penurunan jumlah anggaran tersebut banyak guru MI yang tidak bisa gajian dan seluruh program mandeg.
Puluhan anggota KK MI Gresik ditemui Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik.
Saifudin, salah satu anggota KKM MI mengatakan kedatangannya ke kantor DPRD Kabupaten Gresik ini untuk mempertanyakan penurunan jumlah anggaran BOS yang ia terima. Sebab, penurunannya sangat signifikan. “Kami hanya menerima 27 persen saja. Biasanya MI saya 6 bulan dapat Rp 54 juta, tapi kenapa sekarang hanya sekitar Rp 16 juta,” ujarnya, kemarin.
Kondisi ini benar-benar membuat MI kebingungan. Sebab, selama ini MI membiayai operasional dengan cara berhutang. Kemudian, dibayar saat BOS cair. Kalau seperti ini terus bagaimana. “Kami sangat kecewa dengan penurunan ini,” pungkas dia.
Hal senada disampaikan Ketua LP Ma’arif Gresik Achmad Jazuli. Menurut dia, dari 299 lembaga MI di bawah naungan Ma’arif setiap tahun seharusnya mendapatkan anggaran BOS sebesar Rp 13,6 miliar untuk 34 ribu siswa. “Tapi kenapa tahun ini hanya mendapatkan Rp 3,5 miliar saja. Ada Rp 10 miliar yang tidak terbayarkan,” kata dia.
Menurut dia, kondisi ini membuat ratusan guru di MI yang berada di bawah naungan Ma’arif tidak bisa mendapatkan gaji. Selain itu, seluruh program pendidikan yang telah disiapkan juga tidak bisa dijalankan. “Apalagi selama ini kami tidak menarik SPP lagi karena sudah ditanggung BOS. Tapi kalau sudah seperti ini bagaimana nasib lembaga kami,” imbuhnya.
Menanggapi hal ini, Pelaksana tugas (Plt) Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Gresik Munir mengatakan persoalan penurunan tersebut dari pusat. Sebab, pada DIPA yang diajukan untuk tahun 2017 ini sebesar Rp 40 miliar untuk 50 ribu siswa MI. Tapi dalam perjalanannya, hanya 31 ribu siswa atau Rp 25 miliar yang dicairkan dari pusat. “Jadi ada sekitar Rp 15 miliar anggaran BOS yang tidak cair,” kata dia.
Ditambahkan, pihaknya sudah berkirim surat kepada pemerintah pusat terkait kekurangan anggaran BOS ini. Namun, sampai saat ini memang belum ada tindaklanjut terhadap kekurangan Rp 15 miliar tersebut. “Kami sudah menindaklanjuti keluhan MI, tapi memang belum ada tindaklanjut dari pusat,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik KHoirul Huda mengatakan pihaknya bakal menampung aspirasi yang disampaikan KK MI. Rencananya, Komisi IV akan menyampikan hal ini kepada pemerintah pusat. “Kami akan membantu. Namun, karena ini wewenang pemerintah pusat nanti kami sampaikan kepada pusat,” katanya. (rof)
