Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Wali Murid Keberatan Dana Partisipasi

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

KOTA – Ratusan orang tua wali murid keberatan dengan penetapan dana partisipasi oleh sejumlah SMA negeri di Kabupaten Gresik. Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur hingga kini masih belum menyetujui adanya penarikan dana partisipasi.


Beberapa orang tua wali murid yang menghubungi Radar Gresik menjelaskan, dana partisipasi itu memang dirapatkan dalam rapat komite. Namun dalam rapat, orang tua wali murid tidak diberi pilihan. Sebab, penetapan besaran dana partisipasi sudah disampaikan komite.


"Kalau SPP Rp 95 ribu, maksimal dana partisipasinya sama dengan SPP. Ini malah lebih besar dari dana SPP. Dan penggunaan dana juga tidak transparan hanya untuk membangun pagar dan lahan parkir," kata orang tua wali murid yang bekerja buruh pabrik di Sukomulyo, Manyar ini.


Adanya keberatan itu dibenarkan oleh Sementara itu, Wakil Ketua Komite SMAN 1 Manyar, Hariyadi. Diakui, ada ratusan orang tua siswa yang mengajukan keringanan untuk tidak membayar iuranpun. Atas permintaan ini bisa dikondisikan. “Saya harap dana pasrtisipatif ini tidaklan menjadi masalah besar. Kami transparan, sehingga wali muridpun bisa mengontrol penggunannya,” imbuh dia.


Kepala SMAN 1 Kebomas Nurus Shobah mentakan, pihaknya menetukan iuran sebesar Rp 105 ribu sesuai kesepakatan komite. Namun dia tidak mewajibkan semua siswa membayar. Khususnya, siswa tak mampu. “Dan beberapa siswa sudah melakukan pembayaran,” urainya.


Hal senada disampaikan Kepala SMAN 1 Manyar Gresik Abdul Ghofur. Menurutnya, tambahan dana partisispatif di sekolhanya sebesar Rp 140 ribu merupakan kesepakatan dari komite. Dimana sekolah menjembatani kebutuhan anggaran yang sesuai dengan kegiatan sekolah, seperti pembinaan prestasi dan beberapa fasilitas penunjang.


“Kami serahkan semua kepada komite, dan tidak ada pemaksaan, karena ada yang mengajukan keringanan sehingga tidak membayar sama sekali,” terangnya.


Disebtkan, dari 1.335 siswanya, 115 diantaranya mengajukan keringan. Sebagian hanya sanggup membayar dana partispiatif di bawah Rp 140 ribu.


Terpisah, Kepala Seksi Pendidikan SMA,SMK dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Gresik  Rita Riana menjelaskan, semua SMA dan SMK di Gresik memang mengajukan tambahan iuran. Namun, besaran SPP tetap Rp 95 ribu. Ini sesuai Surat Edaran Gubernur.


"Seluruh sekolah juga melibatkan komite dan wali murid, karena harus ada persetujuan bersama,” jelas Kepala Seksi Pendidikan SMA,SMK dan PKLK Cabang Dinas Pendidikan Gresik  Rita Riana.



Ditegaskan, sekolah melakukan tambahan iuran, asal laporan anggaran dari sekolah transparan kepada wali murid. Seperti yang dilakukan beberapa SMAN dan SMKN Ring 1, dimana rata-rata dana partisipatif mencapai Rp 100 ribu. “Penggunaan dana partisipatif wajib hukumnya diketahui seluruh komponen, mulai wali mjurid, guru dan siswa. Dan tidak ada kata mewajibkan, ” tegasnya. (est/ris)


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer