
KEBOMAS –Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tampaknya masih belum berhasil mengelola program corporate social responsibility (CSR) milik perusahaan. Sampai saat ini hanya perusahaan-perusahaan besar yang mau melaporkan kepada pemkab. Sedangkan lainnya masih enggan melapor.
Informasi yang berhasil dihimpun, jumlah CSR tahun 2016 dari seluruh perusahaan yang ada di Gresik mencapai Rp 24 miliar. Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Rp 31 miliar.
Tetapi sayangnya, dana tersebut masih sulit dikelola untuk membantu program daerah. Karena diakui, belum semua perusahaan tertib melaporkan dana CSR-nya secara rinci. Adapun penyalurannya juga berdasarkan kehendak masing-masing perusahaan dan Pemkab tak berwenang melakukan penekanan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Gresik, Tugas Husni Syarwanto mengatakan dari total seribu lebih perusahaan di daerah setempat, tercatat hanya sekitar 30 perusahaan atau industri yang tertib. Mereka rutin menyampaikan laporan setiap tahunnya. “Yang rutin laporan ya itu-itu saja, yaitu pabrik yang besar-besar,” ujarnya.
Sedangkan industri lainnya, Tugas hanya bisa menghimbau agar melakukan hal serupa. Ketika mereka bisa tertib menyampaikan laporan, maka pihaknya bisa melakukan pemetaan pembangunan serta anggarannya. “Tapi kalau seperti ini, ya kesulitan. Karena memang tidak wajib melapor,” tandasnya.
Namun, pihaknya tetap berupaya dengan maksimal. Di antaranya melalui sebuah tawaran kepada perusahaan, agar memberikan dana CSR-nya untuk sejumlah program daerah yang belum tertangani APBD. Misalnya terkait pembangunan sanitasi lingkungan atau penataan di kawasan kumuh, maupun program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. “Dan sekarang masih kami tawarkan ke perusahaan-perusahaan,” pungkasnya. (rof)



