
MANYAR - Menjelang musim tanam Oktober hingga Maret 2018, PT Petrokimia Gresik (PG) menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi. Khusus untuk pupuk urea bersubsidi, PG memastikan siap mengamankan 10 wilayah penugasan.
Sekretaris Perusahaan PG, Wahyudi menjelaskan, stok pupuk bersubsidi mulai lini I (pabrik) hingga lini IV (kios) mencapai 979.123 ton. Jumlah ini 5 kali lebih banyak dari stok ketentuan minimum Kementerian Pertanian.
"Itu merupakan total stok nasional. Khusus Provinsi Jawa Timur, kami memiliki stok sebesar 301.710 ton," terang Wahyudi.
Disebutkan, untuk Urea, 10 wilayah penugasan di Jatim dipasok 53 ribu ton. Sementara untuk NPK Phonska pasokan nasional tersedia 528.441 ton, dengan stok 146.812 ton di antaranya untuk wilayah Jawa Timur. Selanjutnya pupuk organik, Petroganik tersedia 49.703 ton dengan alokasi untuk Jatim mencapai 17.088 ton.
Ditambahkan, khusus Urea, PG mendapat penugasan dari Kementerian Pertanian mengamankan pasokan di 10 wilayah. Di antaranya Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Magetan, Ngawi, Madiun, Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun. Sedangkan wilayah lainnya dipasok oleh PT Pupuk Kaltim.
Sebagai salah satu anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), kata Wahyudi, pihaknya berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah yang menjadi tanggungjawabnya. Karena pupuk merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
"Menyambut musim tanam Oktober mendatang, kami menambah stok serta mempercepat distribusi. Ini sebagai antisipasi lonjakan permintaan dan untuk menjangkau pelosok daerah," imbuh mantan Manajer Humas Petrokimia Gresik ini.
Diharapkan, saat musim tanam tiba periode Oktober 2017, seluruh pasokan pupuk bersubsidi sudah sampai dan tersedia di kios resmi (lini IV). “Kami informasikan kepada petani bahwa pupuk bersubsidi telah tersedia. Kami berkomitmenmenyediakan stok pupuk bersubsidi melebihi ketentuan stok yang disyaratkan oleh Kementerian Pertanian,” ujar Wahjudi.
Di tempat yang sama, Manajer Humas PG, Muhammad Ihwan menambahkan, dalam penyalurannya, jumlah dan tujuan pupuk bersubsidi didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), Peraturan Gubernur (Pergub), hingga Peraturan Bupati (Perbup).
"Untuk menjamin keberhasilan penyaluran kami memiliki pedoman. Di antaranya tepat tempat, harga, mutu, jumlah jenis, dan waktu," terang dia.
Dalam pelaksanaannya, setiap kios resmi wajib menyalurkan pupuk bersubsidi berdasarkanPerbup yang penyusunannya didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Oleh karena itu, PG menghimbau kepada petani agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi petani harus tergabung dalam Kelompok Tani dan menyusun RDKK.
Untuk teknis penyaluran dan pengawasan, PG melalui petugas SPDP meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait. Itu dimulai dari distributor, dinas pertanian setempat, Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), TNI, dan kepolsian.
“Masyarakat juga dapat turutmengawasi penyaluran pupuk bersubsidi ini,dan jikamenemukan penyelewengan maupun peredaran pupuk palsu, langsung saja laporkan ke pihak berwajib,” pungkas Muhammad Ihwan. (fir/ris)



