
KENAIKAN gaji anggota DPRD Kabupaten Gresik terancam kembali tertunda. Ini akibat dari lambatnya Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik mengundangkan Peraturan Daerah (Perda) tentang kenaikan gaji dewan. Sehingga, skema kalangan dewan untuk merapel gaji Agustus terancam gagal.
Kondisi ini membuat kalangan dewan mencak-mencak. Mereka mempertanyakan kinerja Bagian Hukum Pemkab Gresik. Sebab, perda tentang kenaikan gaji tersebut sudah digedok pada Juli lalu. Tetapi, kenapa Pemkab Gresik baru mengundangkan perda tersebut pada 25 Agustus, kemarin.
Anggota DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan pihaknya tidak mempersoalkan keterlambatan gaji. Tetapi, pihaknya mempersoalkan kinerja Bagian Hukum dalam mengurusi produk hukum yang telah dibuat. “Kalau urusan gajinya tergantung aturannya saja. Tapi ini yang menjadi pertanyaan kenapa untuk mengundangkan saja butuh waktu satu bulan,” ujarnya.
Menurut dia, jika perda yang cukup menjadi perhatian seperti ini saja butuh waktu lama untuk mengundangkan bagaimana dengan perda yang kurang menjadi perhatian. Bisa-bisa, lanjut dia, tidak diundangkan sama Bagian Hukum. “Ini perda yang cukup jadi perhatian saja butuh sebulan bagaimana perda yang lain,” terang dia.
Ditambahkan, pihaknya juga menemukan sampai saat ini masih banyak perda yang belum diregisterkan di Biro Hukum Pemprov Jatim. Sehingga, perda yang selama ini susah payah dibuat sama sekali belum diakui. “Saya sempat ditanya Biro Hukum Provinsi, katanya Gresik tidak pernah buat perda,” pungkas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Bapem Perda, Noto Utomo mengatakan, pihaknya segera memanggil Bagian Hukum. Ini dilakukan untuk mempertanyakan pola pengundangan produk hukum daerah. “Kami ingin mengklarifikasi sebenarnya persoalannya itu kenapa. Apakah Bagian Hukumnya yang lama atau seperti apa,” kata dia.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui telfon selulernya hanya terdengar nada deringnya saja. (rof/ris)
