
MENGANTI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gresik kembali menunjukkan taringnya. Kemarin, dinas penegak perda ini kembali melakukan penyegelan ulang terhadap perumahan Royal City, Menganti. Ini setelah sebelumnya pihak perumahan mencopoti segel yang dipasang Satpol PP.
Pantauan di lapangan, puluhan personel Satpol PP Gresik mendatangi lokasi perumahan Royal City, Menganti kemarin. Selain menyegel ulang, para petugas juga melakukan sterilisasi lokasi proyek. Para pekerja, hingga kendaraan-kendaraan proyek yang ada diminta untuk meninggalkan lokasi.
Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Agung Endro Dwi Setyo Utomo mengatakan penyegelan ulang ini dilakukan untuk memastikan proyek tidak dilanjutkan oleh pengembang. “Iya, kami sedang melakukan penyegelan ulang terhadap perumahan Royal City Gresik,” ujarnya, kemarin.
Dikatakan, pihaknya juga meminta seluruh pekerja untuk menghentikan aktivitasnya dan meninggalkan lokasi. Ini dilakukan hingga pengembang bisa menyelesaikan proses perizinannya di Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpada Satu Pintu (DPM-PTSP).
“Proyek tidak boleh dilanjutkan sebelum izin IMB-nya ada. Sekarang mereka blokplan saja belum punya kok bisa-bisanya sudah bangun,” kata dia.
Terkait dengan pelaporan pencopotan segel kepada kepolisian, pihaknya belum melakukan koordinasi dengan penyidik PPNS. Sebab, untuk persoalan tersebut merupakan wewenang dari penyidik. “Kami belum koordinasi apakah sudah dilakukan pelaporan atau tidak. Sebab itu wewenang penyidik,” pungkasnya.
Sebelumnya, kalangan dewan bakal memanggil pengembang perumahan tersebut. Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan pihaknya sudah mengagendakan pemanggilan kepada pihak pengembang. Ini dilakukan untuk mendapatkan klarifikasi. "Sudah kami agendakan, pekan depan kami panggil mereka," ujarnya, kemarin.
Menurut dia, pencopotan segel Satpol PP yang dilakukan pengembang merupakan masalah besar. Sebab, sesuai aturan pemasangan dan pencopotan harus dilakukan Penyidik PNS (PPNS) dengan berita acara. "Gak semudah itu untuk melakukan pencopotan. Jelas ini menghina pemerintah," terang dia. (rof/ris)



