
Setelah ada 58 desa yang laporan Alokasi Dana Desa (ADD) bermasalah, kemarin ratusan kepala desa dikumpulkan Kejaksaan Negeri Gresik. Mereka diingatkan kembali agar berhati-hati dan tidak main-main dengan ADD.
ALI IBROHIM
Wartawan Radar Gresik
PERINGATAN itu disampaikan agar para kepala desa tidak bernasib sama dengan Jumali, 59. Kades Tanjungori, Kecamatan Tambak itu ditahan karena diduga korupsi ADD tahun 2016. Kepala Kejaksaan Negeri Gresik, Pandoe Pramoekartika mengungkapkan, kejaksaan telah membentuk Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Tim yang diketuai Kasie Intelejen Kejari Gresik ini yang akan menjadi tempat curhat kades terkait ADD. “Kami diperintahkan untuk melakukan pencegahan korupsi. Bukan melindungi kadesnya,” tegas dia.
Mantan Kajari Kualatungkal itu menerangkan, selama ini banyak kepala desa yang bingung terkait dengan penggunaan dan pelaporan ADD. Salah satu yang sering ditemui adalah masalah administrasi yang keliru. “Untuk itu, kepala desa harus benar-benar paham terkait ADD. Selalu kordinasi dengan pemerintah kabupaten. Jika ada masalah bisa berkonsultasi kepada tim TP4D,” kata Pandoe.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gresik, Lutchas Rohman menyatakan, tim ini bukan untuk melindungi kades. Namun, melindungi agar dana desa jangan sampai dikorupsi dan bocor. Jadi, tetap yang dilakukan pengawalan adalah ADD, bukan subjeknya. “Kami tidak hanya melakukan penindakan, tapi juga pencegahan,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Gresik, Tursilo Harijogi menambahkan, memang banyak desa mengeluh. Sebagian dari mereka malah takut dan khawatir mendapatkan dana yang sebesar itu. Salah satu kekhawatiran mereka adalah mekanisme penggunaan dan pelaporannya. “Ini Pemkab juga menyiapkan waktu untuk kades konsultasi terkait ADD kepada kami,” ujarnya.
Dijelaskan, kades yang mau mengikuti prosedur dan aturan-aturan yang ada pasti aman. Mereka memang diawasi oleh kejaksaan, kepolisian, inspektorat atupun pihak swasta seperti LSM. Para kades jangan takut saat didatangi oleh para pengawas tersebut. “Harus dihadapi dengan santai dan ditunjukan bahwa tidak ada masalah,” sambung dia.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Nurul Yatim menyampaikan, sebagian kepala desa memang sudah paham mekanisme dan prosedur penggunaan ADD. Hanya saja masalah administrasi kadangkala masih ada yang kurang.
“Sebagai manusia biasa, pasti ada kekurangan dan kesalahan. Tapi, kami pasti berusaha untuk menjalankan aturan yang ada. Tapi tetap saja banyak teman-teman yang khawatir kalau salah lalu ditangkap,” komentar dia. (*/ris)



