
Baru sehari dipasang, segel yang dipasang Satpol PP Kabupaten Gresik di pintu masuk Perumahan Royal City sudah hilang.
KEJADIAN ini membuat Kasatpol PP Ahmad Nurudin berang. Tidak tanggung-tanggung, pejabat berdarah Madura ini berencana melaporkan perusakan itu ke Polres Gresik. "Ini pelanggaran serius. Kami melaksanakan penegakan perda, tapi ada pihak yang merusak dan menghilangkan segel. Kami akan bawa ke tindakan hukum," kata Ahmad Nurudin, kemarin.
Dari pengamatan Radar Gresik di lokasi perumahan di Jalan Desa Hulaan, Kecamatan Menganti Rabu pagi, segel garis kuning yang terpasang di pintu masuk perumahan sudah hilang. Bahkan bekas segel juga sudah tidak ada. Sementara di dalam perumahan, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktifitas pembangunan perumahan elit tersebut.
Beberapa pekerja yang ada enggan berkomentar ketika ditanya tentang perusakan segel. Bahkan mereka meminta wartawan untuk meninggalkan lokasi dan menanyakan persoalan tersebut ke pengembang.
Lebih lanjut Ahmad Nurudin menambahkan, daru penelusuran yang dilakukan, perusakan segel dilakukan oleh manajemen Perumahan Royal City. Perusakan itu tanpa seizin dari penyidik Satpol PP. Karena ada kecurangan dari pihak manajemen, pihaknya berjanji akan mengusut.
"Termasuk kami akan membuat telaah ke Dinas Perizinan Penanaman Modal Gresik, bahwa pemohon izin Perumahan Royal City melakukan pelanggaran," imbuh mantan Asisten II Sekkab Gresik.
Ditambahkan, pihaknya sudah menyampaikan terkait aturan pemasangan dan pencopotan segel kepada pengembang. Bahwa, pemasangan dan pencopotan hanya bisa dilakukan oleh petugas tidak seenaknya seperti itu. “Hasil ini akan kami sampaikan kepada pimpinan, karena kami hanya mendapatkan tugas untuk melakukan pengecekan. Nanti ada penyidik yang lebih berwenang,” kata dia.
Dikatakan, sesuai aturan seharusnya yang boleh memasang dan mencopot segel tersebut adalah Penyidik PNS (PPNS). Tidak bisa sembarangan orang melakukan pencopotan seenaknya sendiri. “Saya saja sebagai Kasatpol PP juga tidak boleh mengintervensi PPNS, mereka bekerja secara professional dan ada aturannya sendiri,” tegasnya.
Terpisah, Kabid Penanaman Modal dan Investasi DPM-PTSP Kabupaten Gresik Farida Haznah mengatakan Perumahan Royal City tersebut belum memiliki izin IMB. Sampai saat ini, mereka belum menyelesaikan perubahan block plan. “Belum kami keluarkan IMB-nya karena blokplannya tidak sesuai,” kata dia.
Sementara itu Kabag Humas Pemkab Gresik, Suyono menegaskan, pengembang memang tidak diperkenankan melakukan pekerjaan sebelum izin selesai. Menurutnya, izin di Dinas Perizinan PTSP Gresik tidak sulit, asalkan semua persyaratan terpenuhi.
"Pak Bupati memberi waktu 1 bulan untuk mengurus izin IPR, blokc plan, sampai penerbitan IMB. Sehingga keterlaluan jika ada pemohon yang nekat membangun tanpa ada selembar izinpun dari Pemkab Gresik," kata Suyono.
Atas kejadian ini, kata dia, Pemkab Gresik akan mempertimbangkan untuk tidak menerbitkan izin kepada Perumahan Royal City. Sebab, manajemen telah melakukan pelanggaran serius. Membangun tanpa izin ditambah merusak dan menghilangkan segel. (rof/ris)



