
KEBOMAS - Komisi IV DPRD Gresik mendorong Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) meningkatkan jumlah kepesertaan di Kabupaten Gresik. Langkah ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti penting menjadi peserta BPJSTK.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda menjelaskan, hingga kini masih banyak masyarakat Bukan Penerima Upah (BPU) yang belum terdaftar. Mereka di antaranya pekerja informal, pedagang, nelayan, petani dan pejabat daerah.
“Kami mencatat ada sekitar 350 ribu masyarakat belum tergabung dalam kepesertaan. Kami terus mendorong BPJSTK untuk meningkatkan penetrasi pemasaran, agar semua lapisan masyarakat dapat tercover,” ujar Huda disela-sela kegiatan kunjungan kerja di kantor BPJSTK, kemarin.
Dikatakan, pihaknya akan mendorong kegiatan sosialisasi dalam menjaring kepesertaan di Kabupaten Gresik. Namun demikian, DPRD juga meminta agar BPJSTK terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap peserta.
“Kami juga meminta BPJSTK untuk menyerahkan data perusahaan yang belum tergabung dalam peserta. Nanti akan kami tindak lanjuti dengan kegiatan sidak dilapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJSTK Gresik, Bhakti Mahendraputra meminta, perlindungan hukum kepada DPRD Gresik. Perlindungan untuk meningkatkan kepesertaan BPJSTK di Gresik.
Bhakti juga berharap pemerintah segera merampungkan regulasi terkait Peraturan Bupati (Perbub) No 09 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Keuangan Desa. Diungkapkan, dalam pedoman tertulis pembayaran iuran BPJSTK perangkat desa seluruhnya ditanggung oleh pegawai atau individu.
Sementara, kata dia, Peraturan Pemerintah (PP) 44 dan 46 tentang JHT, JKK dan JKM disebutkan, iuran sebanyak 3,7 persen ditanggung pemberi kerja. "Dalam hal ini APBDes dan 2 persen ditanggung peserta,” tegasnya. (fir/ris)
