
BANYAKNYA peraturan daerah (perda) di Kabupaten Gresik, yang dinilai mandul atau tidak bisa diterapkan bakal dievaluasi. Badan Pembentukan (Bapem) DPRD Gresik berjanji melakukan inentarisir sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan perda-perda tersebut.
Anggota Badan Pembentukan (Bapem) Perda DPRD Gresik Sujono mengatakan pihaknya sudah menggelar pertemuan dengan Pemkab Gresik. Rencananya, memang akan segera dilakukan evaluasi terhadap perda mandul. “Iya, kami sudah mulai melakukan pertemuan untuk evaluasi perda mandul,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, rencananya pihaknya bakal melakukan evaluasi terhadap perda-perda mandul yang dibuat tahun 2010 hingga 2016. Dari perkiraan awal jumlahnya mencapai 500 perda. Jumlah ini belum dilakukan klasifikasi. “Ada ratusan perda, jadi kami perlu melakukan klasifikasi dulu untuk menentukan tingkat ketidakbergunaannya,” terang dia.
Ditambahkan, proses evaluasi terhadap perda-perda madul tersebut perlu proses yang cukup panjang. Sebab, tim evaluasi nanti yang ditugaskan untuk membahas perda-perda ini perlu mengetahui aturan-aturan baru. “Banyak aturan perda lama yang sebenarnya dasar hukumnya dari pusat sudah berubah,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Qolib mengatakan, pihaknya sudah mencermati terkait pelaksanaanperda di Gresik. Dan memang tidak dipungkiri, masih banyak perda yang belum berjalan dengan maksimal. "Ini nanti akan dievaluasi, bersama dengan Badan Pembentukan (Bapem) Perda," katanya, kemarin.
Menurutnya, jika memang Pemda selaku pelaksana aturan tidak mampu menjalankan perda secara maksimal, sebaiknya dicabut saja. Dengan begitu, tidak menjadikan beban moral karena tidak bisa terealisasi. "Mungkin pembahasan ini akan digelar setelah lebaran," tandasnya. (rof/ris)
