
KOTA –Tidak tercapainya target pendapatan di sektor perpajakan terus menjadi sorotan kalangan dewan. Pada rapat Kebijakan Umum Perubahan Anggaran – Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUPA-PPAS), wakil rakyat menyepakati untuk pengeprasan anggaran jasa pungut (japung) atau insentif pemungut pajak.
Informasi yang berhasil dihimpun, jasa pungut (japung) pajak awalnya disiapkan APBD Gresik 2017 sebesar Rp 32 miliar. Angka ini diturunkan menjadi Rp 29 miliar atau berkurang Rp 6 miliar dari anggaran awal.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Mega Bagus Sahputra mengatakan pengeprasan ini lantaran banyak potensi pendapatan sektor pajak yang tidak memenuhi target. Sehingga, perlu ada pengeprasan japung. “Kalau targetnya tidak terpenuhi maka sudah sewajarnya insentif juga diturunkan,” ujarnya, kemarin.
Menurut dia, dari hasil rapat KUPA-PPAS target pendapatan pajak daerah yang awalnya diestimasi sebesar Rp 549 miliar diturunkan menjadi Rp 472 miliar. Sehingga, ada penurunan pendapatan sebesar Rp 77 miliar.
“Paling banyak penurunannya memang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dari awalnya Rp 228 miliar diturunkan menjadi Rp 175 miliar,” kata dia.
Ditambahkan, untuk teknis pengurangan intensif tersebut pihaknya menyerahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yang pasti, keberadaan intensif baik pajak maupun retribusi tidak sebanding dengan pendapatan. “Selain itu, pengurangan ini juga dilakukan agar bisa mengurangi angka defisit,” imbuh dia. (rof)
