
KEBOMAS - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR). Selama ini, penyaluran KPR hanya didominasi oleh bank nasional.
Sementara BPD dinilai terlalu fokus menyalurkan kredit konsumtif. Di antaranya kredit multiguna kepada pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki risiko rendah. Direktur Utama PD Bank Gresik, Al Kusani mengatakan, penyaluran KPR bagi BPD mempunyai resiko yang cukup besar. Hal ini dikarenakan KPR merupakan kredit jangka panjang.
“Kami lebih baik diminta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDA,red) ketimbang harus menyalurkan KPR sebab resikonya terlalu tinggi,” ujarnya.
Dikatakan, untuk menjadi penyalur KPR bank daerah harus mempunyai modal besar. Bank juga harus siap dengan bunga kredit yang rendah. Sehingga BPD Gresik memilih fokus untuk penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Bagi bank daerah terus terang kami belum mampu mencari modal yang besar. Kecuali kami diberikan modal yang bersumber dari dana pemerintah untuk menyalurkannya,” katanya.
Hingga pertengahan Agustus ini jumlah penyaluran kredit Bank Gresik mencapai Rp 27,1 miliar dengan perolehan jumlah Dana Pihak Ketiga Rp 26,2 miliar.
Hal senada disampaikan Kepala Bank Jatim Cabang Gresik, Budi Sumarsono. Dijelaskan, bank daerah tidak fokus pada penyaluran KPR karena pemohon fasilitas ini sedikit. “Dibandingkan bank nasional, jelas bunga kita lebih tinggi. Sehingga untuk KPR masyarakat banyak yang memilih untuk dibiayai perbankan besar,” ujar Budi
Dikatakan, selama ini porsi kredit untuk program KPR di perusahaan milik Pemprov Jatim itu kurang dari lima persen. “Sehingga yang menjadi fokus kami adalah pada penyaluran kredit UMKM dan kontruksi saja,” tandasnya.
Ditempat terpisah, Ekonom Universitas Muhammadiyah, Abdurrahman Faris mengungkapkan, selama ini bank daerah lebih banyak menyalurkan kredit multiguna. Itu karena sifatnya yang mudah dan memiliki risiko yang rendah dengan bunga tinggi. "Multiguna bunga tinggi dan risiko rendah. Ini yang semestinya harus dibenahi oleh pemerintah ubah. Mindset BPD dari fokus ke multiguna, mulai menyalurkan KPR," ujar Kepala Program Studi Manajemen itu. (fir/ris)
