
KOTA –Lambatnya proses pengisian perangkat desa benar-benar mengancam pembangunan. Bagaimana tidak, masing-masing desa kesulitan untuk bekerja karena kekurangan staf. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik masih berkutat dalam tahap pembuatan aturan.
Kepala Bagian Hukum Pemkab Gresik Edi Hadi Siswoyo mengatakan awalnya draf peraturan bupati (perbup) tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah selesai dilakukan revisi. "Sudah selesai dikoreksi Gubernur dan kami lakukan revisi. Kemudian kami naikan untuk diteken pak bupati," ujarnya, kemarin.
Namun, lanjut dia, proses tersebut kembali tersendat dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 67/2017 yang merubah Permendagri 83/2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa. "Sesuai petunjuk biro hukum provinsi, selama perbup belum diteken bisa langsung menyesuaikan aturan baru tersebut," ungkap dia.
Dengan adanya perubahan aturan ini, maka pihaknya harus melakukan penyesuaian lagi. Namun, pihaknya bakal mempercepat proses tersebut agar bisa segera ditetapkan. "Mau bagaimana lagi memang seperti itu dari pemerintah pusat. Kami harus mengikutinya," pungkas dia.
Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Gresik Tursilowanto Hariogi mengatakan pihaknya sejak awal memang berkomitmen untuk segera melakukan pengisian. Namun, proses tersebut tetap harus menunggu aturan yang ada. "Kami rencananya Agustus ini sudah harus dimulai. Tapi tetap melihat aturannya," kata dia.
Menurut dia, molornya pengisian perangkat ini karena beberapa faktor. Awalnya, lantaran adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tetang aturan rekrutmen perangkat bisa diikuti seluruh warga Indonesia. Kemudian, munculnya aturan Permendagri baru dan terakhir masalah penarikan sekdes. "Ada beberapa faktor. Kami tetap komitmen melakukan rekrutmen secepatnya," kata dia. (rof)



