Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPPKAD Konsultasikan Aturan BPHTB Terhutang

A
Penulis: Administrator❯
Photo
Photo

KEBOMAS –


Polemik maraknya penggunaan surat pernyataan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mendapat tindaklanjut dari Badan Pendapatan, Pengelolaab Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Rencananya BPPKAD bakal melakukan konsultasi ke Kemendagri. Pasalnya, aturan tersebut bertentangan dengan aturan perpajakan daerah.


Kepala BPPKAD Gresik Yetti Sri Suparyati mengatakan pihaknya belum bisa berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Pasalnya, aturan BPHTB terhutang tersebut baru ia dengar. "Saya belum bisa berkomentar karena juga baru tahu ada aturan tersebut," ujarnya, kemarin.


Menurut dia, jika aturan tersebut benar maka bertentangan dengan aturan pajak daerah. Sebab, sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan BPHTB harus melalui validasi BPPKAD. "Tapi saya belum bisa memastikan karena itu ada keputusan dari menteri," terang dia.


Ditambahkan, pihaknya bakal melakukan konsultasi terlebih dahulu ke pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk memperjelas aturan-aturan baru agar tidak terjadi kesalahan. "Kami rencananya akan berkonsultasi ke Kemendagri dulu terkait aturan baru ini," imbuhnya.


Sebelumnya, Kepala BPN Gresik Imam Nawawi mengatakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria 35/2016, penggunaan surat terhutang BPHTB legal. Pada keputusan tersebut menyebutkan pelunasan BPHTB tidak lagi menjadi syarat penerbitan sertifikat tanah. "Tetapi kalau BPHTB tidak dibayar tetap menjadi hutang pemohon sertifikat," ujarnya.


Menurut dia, surat pernyataan BPHTB terhutang tersebut dicatat dalam buku tanah dan sertifikat tanah. Bagi yang belum memiliki tanda melunasi hutang tersebut maka objek tanahnya tidak bisa dijual. "Kalau ada mutasi atau perubahan otomatis hutang BPHTB bakal muncul dan harus dilunasi dulu," kata dia.


Diterangkan, dengan sistem seperti ini sebenarnya BPN sudah mencoba mengawal pajak daerah. Saat ini tergantung dari BPPKAD sendiri untuk melakukan penagihan terhadap masyarakat yang menunggak BPHTB. "Tergantung pemda menagih saja. Kalau kami tetap mencoba mengawal kewajiban membayar pajak," terangnya. (rof)



 


Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer