
KEBIJAKAN sepihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang disikapi Komisi II DPRD Gresik. Komisi yang meembidangi keuangan ini menilai langkah BPN bisa membuat pendapatan dari sektor BPHTB merosot.
"Padahal, selama ini pendapatan dari sektor BPHTB menjadi tumpuan paling besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gresik," kata Ketua Komisi II DPRS Gresik M Subki.
Dikatakan, pihaknya bakal memanggil BPN dan BPPKAD terlebih dahulu. Ini dilakukan untuk menggali data dan aturan tentang BPHTB. "Kami perlu memanggil kedua belah pihak terlebih dahulu untuk dilakukan klarifikasi," ujarnya.
Menurut dia, pendapatan dari sektor BPHTB merupakan yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain. Kalau pembayaran pajak bisa dilakukan secara terhutang tanpa validasi BPPKAD maka potensi lossnya sangat besar. "Bisa jadi PAD kita yang merosot tajam," terang dia.
Ditambahkan, pihaknya bakal melakukan kajian terlebih dahulu bersama anggota Komisi II DPRD Gresik. Sehingga, saat pertemuan nanti bisa mendapatkan titik temu agar tidak saling merugikan. "Kami paham BPN butuh percepatan sertifikasi tanah. Tapi jangan sampai merugikan pemerintah daerah," imbuh dia.
Sebelumnya, Kepala BPN Gresik Imam Nawawi mengatakan sesuai dengan Keputusan Menteri Agraria 35/2016, penggunaan surat terhutang BPHTB legal. Pada keputusan tersebut menyebutkan pelunasan BPHTB tidak lagi menjadi syarat penerbitan sertifikat tanah. "Tetapi kalau BPHTB tidak dibayar tetap menjadi hutang pemohon sertifikat," ujarnya.
Menurut dia, surat pernyataan BPHTB terhutang tersebut dicatat dalam buku tanah dan sertifikat tanah. Bagi yang belum memiliki tanda melunasi hutang tersebut maka objek tanahnya tidak bisa dijual. "Kalau ada mutasi atau perubahan otomatis hutang BPHTB bakal muncul dan harus dilunasi dulu," kata dia.
Diterangkan, dengan sistem seperti ini sebenarnya BPN sudah mencoba mengawal pajak daerah. Saat ini tergantung dari BPPKAD sendiri untuk melakukan penagihan terhadap masyarakat yang menunggak BPHTB. "Tergantung pemda menagih saja. Kalau kami tetap mencoba mengawal kewajiban membayar pajak," terangnya.
Kabid PBB dan BPHTB BPPKAD Gresik M Mukhtar mengatakan pihaknya sudah mendapatkan edaran bupati terkait persoalan tersebut. Jadi, untuk surat pernyataan nihil pajak harus melalui verifikasi dari BPPKAD. "Dulu memang tidak ada aturannya makanya BPN menerima. Kalau ada edaran seperti ini BPN memiliki landasan untuk menolak," ungkap dia. (rof/ris)
