Pajak Ekspor Batu Bara Masih Dikaji, Kualitas Jadi Pertimbangan Utama
RADAR SURABAYA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah masih mengkaji rencana penerapan pajak ekspor batu bara dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum memberlakukan kebijakan tersebut.
Pembahasan masih dilakukan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya terkait mekanisme teknis penerapannya.
“Untuk ekspor batu bara, kami memutuskan bahwa dalam rangka untuk lebih berhati-hati. Kita setuju untuk meningkatkan pendapatan negara, tapi juga kita harus hati-hati dalam pengenaan pajak ekspor,” ujar Bahlil, Sabtu (28/3).
Bahlil menjelaskan, struktur kualitas batu bara Indonesia menjadi salah satu pertimbangan utama.
Baca Juga: Aksi Demonstrasi AS Pecahkan Rekor Sejarah, 8 Juta Warga Kompak Turun Jalan Protes Donald Trump
Batu bara dengan kalori tinggi sekitar 6.300 kcal hanya mencakup sekitar 10 persen dari total produksi nasional, dengan harga di kisaran USD 140–USD 145 per ton.
Sementara itu, sebagian besar produksi didominasi batu bara berkalori rendah, seperti 4.100 dan 3.400 kcal, yang mencapai 60 hingga 70 persen.
Kondisi ini dinilai perlu diperhatikan agar kebijakan tidak merugikan pelaku usaha maupun daya saing ekspor.
Baca Juga: Indonesia Kini Punya Sahabat-AI, Platform AI Berbasis Aplikasi yang Paling Ngerti Indonesia
Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen meningkatkan penerimaan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Jadi jangan sampai kita salah membuat kebijakan. Tapi saya setuju dengan Kemenkeu bahwa penting untuk kita mencari sumber-sumber pendapatan negara yang baik dalam rangka menghadapi tekanan global yang semakin hari, semakin tidak ada yang bisa menentukan,” urainya.
