Mantan Presdir Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin Resmi Jabat Dirut MIND ID


Surabaya – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi menunjuk Maroef Sjamsoeddin sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, Holding Industri Pertambangan yang menaungi sejumlah perusahaan tambang besar di Indonesia, termasuk PT Freeport Indonesia, PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT Inalum. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Senin (3/3). Maroef menggantikan Hendi Prio Santoso yang telah menjabat sebagai Dirut MIND ID sejak Oktober 2021.
Penunjukan Maroef menandai kembalinya sosok yang tidak asing di industri pertambangan. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2015-2016, serta dikenal sebagai figur kunci dalam pengungkapan skandal "Papa Minta Saham", yang menggemparkan dunia politik Indonesia pada 2015.
Lahir dari keluarga militer, Maroef memiliki latar belakang panjang di dunia pertahanan dan intelijen. Ia merupakan purnawirawan TNI Angkatan Udara (AU) yang lulus dari Akademi Angkatan Udara (AAU) pada 1980.
Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, di antaranya Komandan Skadron 465 Paskhas, Atase Pertahanan RI untuk Brasil, Direktur Kontra Separatis Badan Intelijen Negara (BIN), Sahli Hankam BIN, Wakil Kepala BIN (2011-2014)
Setelah pensiun dari militer dan intelijen, Maroef masuk ke industri tambang dengan menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia pada Januari 2015, menggantikan Rozik B. Soetjipto. Penunjukannya sebagai pimpinan Freeport dilakukan langsung oleh James Robert (Jim Bob), Ketua Dewan Freeport-McMoRan, perusahaan induk Freeport Indonesia yang berbasis di Amerika Serikat.
Namun, masa jabatannya di Freeport hanya berlangsung selama setahun. Pada Januari 2016, Maroef mengundurkan diri setelah masa kontraknya berakhir.
Peran Kunci dalam Skandal "Papa Minta Saham" Hingga Ketua DPR RI Setnov Mundur
Nama Maroef Sjamsoeddin menjadi pusat perhatian publik pada 2015 setelah ia menjadi saksi utama dalam skandal "Papa Minta Saham" yang melibatkan Setya Novanto (Setnov), Ketua DPR RI saat itu.
Kasus ini bermula ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, melaporkan Setnov ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI pada 16 November 2015. Laporan ini didukung oleh rekaman percakapan yang merekam upaya Setnov mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi perpanjangan kontrak Freeport.
Maroef menjadi saksi kunci dalam kasus ini karena ia merekam percakapan antara Setnov dan pengusaha minyak Riza Chalid di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada 8 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut, Setnov disebut meminta 20 persen saham Freeport, dengan rincian 11 persen untuk Presiden Jokowi dan 9 persen untuk Wapres Jusuf Kalla.
Dalam persidangan di MKD, Maroef menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak murni dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR, melainkan untuk kepentingan bisnis, karena Setnov turut membawa Riza Chalid dalam pertemuan ketiga mereka.
Setelah sidang panjang, pada 16 Desember 2015, Setnov akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, hanya beberapa menit sebelum putusan MKD diumumkan. Dengan pengunduran diri tersebut, MKD menutup kasus ini.
Sebulan setelah kasus ini selesai, pada Januari 2016, Maroef juga memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur Freeport Indonesia. Ia menyatakan bahwa keputusannya tersebut didasarkan pada berakhirnya masa kontraknya di perusahaan tambang raksasa tersebut.
Kembali ke Dunia Tambang sebagai Dirut MIND ID
Kini, Maroef kembali ke industri pertambangan dengan tugas yang lebih besar sebagai Dirut MIND ID, perusahaan induk yang membawahi beberapa tambang besar di Indonesia. Dengan pengalaman kepemimpinannya di Freeport serta latar belakangnya di dunia militer dan intelijen, ia diharapkan mampu membawa Holding Industri Pertambangan ini ke arah yang lebih kuat dan profesional.
Penunjukannya juga menandakan upaya pemerintah dalam memperkuat pengelolaan industri pertambangan nasional agar lebih transparan dan jauh dari kepentingan politik.
