Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

REI Anggap Pengesahan Harga Rumah Subsidi Masih Aman

JH
SUDAH BERLAKU: Setelah tiga tahun terakhir harga rumah subsidi tak naik, akhirnya naik dan mampu mengimbangi kenaikan harga bahan bangunan. (DOK RADAR SURABAYA)
SUDAH BERLAKU: Setelah tiga tahun terakhir harga rumah subsidi tak naik, akhirnya naik dan mampu mengimbangi kenaikan harga bahan bangunan. (DOK RADAR SURABAYA)

SURABAYA - Realisasi kenaikan harga rumah subsidi terwujud. Aturan ini telah dinantikan pengembang sejak tiga tahun terakhir. Patokan harga baru ini dinilai masih cukup aman.


Advertisement

Ketua Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Soesilo Efendy mengatakan, aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023. Kebijakan ini memperbarui dari kebijakan sebelumnya. Yakni, Kepmen PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021.

"Sudah resmi dapat diberlakukan untuk pengembang rumah subsidi di seluruh daerah. Dalam Kepmen tersebut disebutkan batas harga jual untuk tahun 2023 dan 2024," ujarnya, Rabu (28/6).

Menurutnya, harga yang disahkan itu masih cukup aman. Artinya memberi dampak positif antara dua belah pihak. Yaitu, pengembang dan target program rumah subsidi.

Advertisement

"Mengingat wewenang ini untuk memberikan kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ungkapnya.

Batas harga rumah subsidi ini seiring dengan kebijakan lain. Yakni, pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Katanya aturan ini terbit lebih dulu sebelum pengesahan batas harga rumah subsidi. "Aturan ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 tahun 2023," ucapnya.

Fasilitas itu adalah pembebasan PPN sebesar 11 persen. Itu sekitar Rp 16 juta hingga Rp 24 juta untuk tiap unit. Aturan ini pun berdampak pada putusan akhir harga rumah subsidi.

Advertisement

"Kenaikan ini juga mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen tiap tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar," bebernya.

Soesilo menuturkan, harga finalnya antara Rp 162 juta - Rp 234 juta pada 2023. Sedangkan, terjadi kenaikan pada 2024. Yaitu sekitar Rp 166 juta hingga Rp 240 juta untuk tiap zona. "Sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN antara Rp 150,5 juta - Rp 219 juta," imbuhnya. (hil/nur)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer