SURABAYA – Hujan yang terjadi beberapa hari ini berdampak positif bagi sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Dari data Pemprov Jatim, jumlah desa yang mengalami kekeringan menyusut menjadi 171. Sebelumnya daerah yang mengalami kekeringan sebanyak 280 desa.
“Ini terutama terjadi di daerah selatan yang sudah mulai hujan. Selain itu pembuatan sumur air dalam juga sangat membantu,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin.
Menurutnya, tahun 2018 pemprov menganggarkan Rp 58 miliar untuk menyelesaikan masalah kekeringan di Jatim. Dan anggaran ini mampu mengcover 223 desa dari 422 desa yang mengalami kekeringan.
“Tahun depan yang potensial mengalami kekeringan ada 199 desa. Ini ndak bisa dipasang sumur air dalam kerena tempatnya tinggi. Solusinya dilakukan droping air,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
Jumlah desa kering ini, menurut Gubernur, menurun dibanding tahun 2015. Karena saat itu jumlah desa yang mengalami kekeringan sebanyak 541 desa. Dan pada 2016 tidak ada desa yang mengalami kekeringan akibat hujan yang terjadi sepanjang tahun.
“Sekarang tinggal 422 desa yang jarak dengan mata air bersih sejauh lebih dari 3 kilometer. Ini tersebar di 23 kabupaten,” paparnya.
Hal ini, lanjut Pakde Karwo, tidak akan mengganggu pertanian di daerah yang potensial kekeringan. Karena, daerah mereka dataran tinggi dan bukan daerah yang cocok ditanami padi.
Sementara terhadap lahan pertanian, kekeringan ini menjadi perseoalan tersendiri. Dampak pada lahan pertanian, air di posisi bengawan solo relative tanahnya tidak bisa dipakai. Aliran sungai di Madura juga tidak bisa. “Tetapi aliran sungai Brantas, Bedadung, Bondoyudho dan pekalen masih bisa semua,” pungkasnya.
SURABAYA – Hujan yang terjadi beberapa hari ini berdampak positif bagi sejumlah daerah yang mengalami kekeringan. Dari data Pemprov Jatim, jumlah desa yang mengalami kekeringan menyusut menjadi 171. Sebelumnya daerah yang mengalami kekeringan sebanyak 280 desa.
“Ini terutama terjadi di daerah selatan yang sudah mulai hujan. Selain itu pembuatan sumur air dalam juga sangat membantu,” ujar Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin.
Menurutnya, tahun 2018 pemprov menganggarkan Rp 58 miliar untuk menyelesaikan masalah kekeringan di Jatim. Dan anggaran ini mampu mengcover 223 desa dari 422 desa yang mengalami kekeringan.
“Tahun depan yang potensial mengalami kekeringan ada 199 desa. Ini ndak bisa dipasang sumur air dalam kerena tempatnya tinggi. Solusinya dilakukan droping air,” kata gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo.
Jumlah desa kering ini, menurut Gubernur, menurun dibanding tahun 2015. Karena saat itu jumlah desa yang mengalami kekeringan sebanyak 541 desa. Dan pada 2016 tidak ada desa yang mengalami kekeringan akibat hujan yang terjadi sepanjang tahun.
“Sekarang tinggal 422 desa yang jarak dengan mata air bersih sejauh lebih dari 3 kilometer. Ini tersebar di 23 kabupaten,” paparnya.
Hal ini, lanjut Pakde Karwo, tidak akan mengganggu pertanian di daerah yang potensial kekeringan. Karena, daerah mereka dataran tinggi dan bukan daerah yang cocok ditanami padi.
Sementara terhadap lahan pertanian, kekeringan ini menjadi perseoalan tersendiri. Dampak pada lahan pertanian, air di posisi bengawan solo relative tanahnya tidak bisa dipakai. Aliran sungai di Madura juga tidak bisa. “Tetapi aliran sungai Brantas, Bedadung, Bondoyudho dan pekalen masih bisa semua,” pungkasnya.
