Radar Surabaya - Dalam beberapa tahun terakhir, ChatGPT, chatbot berbasis kecerdasan buatan (AI) buatan OpenAI, menjadi salah satu teknologi yang paling banyak dibicarakan di dunia. Kehadirannya membawa perubahan besar di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, penelitian, bisnis, hingga hiburan.
Banyak orang memanfaatkannya sebagai asisten menulis, sarana belajar, hingga pendukung produktivitas kerja. Namun, tidak semua negara menyambut positif kehadiran teknologi ini. Sejumlah pemerintahan memilih melarang atau membatasi akses ChatGPT dengan alasan beragam, mulai dari isu privasi, keamanan nasional, hingga kendali atas arus informasi.
Per Agustus 2025, sejumlah negara secara resmi menutup akses ChatGPT maupun layanan lain milik OpenAI. Berikut daftar utamanya.
1. Cina
Sebagai negara dengan regulasi internet paling ketat, Cina menutup akses ChatGPT karena dianggap berpotensi menyebarkan informasi sensitif. Pemerintah lebih mendorong penggunaan model AI buatan lokal, seperti Qwen dan Baichuan, yang dinilai sesuai dengan kepentingan nasional.
2. Korea Utara
Internet di Korea Utara hampir sepenuhnya tertutup. Pemerintah memberlakukan sensor ekstrem untuk menjaga kendali informasi. ChatGPT termasuk dalam daftar layanan yang dilarang karena dianggap bisa mengganggu dominasi negara dalam membentuk opini publik.
3. Iran
Iran melarang ChatGPT dengan alasan keamanan nasional dan perlindungan data. Hubungan politik yang tegang dengan Amerika Serikat membuat pemerintah semakin selektif terhadap layanan digital asing, termasuk produk OpenAI.
4. Kuba
Negara ini sejak lama mengawasi ketat lalu lintas internet. ChatGPT pun diblokir sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengontrol informasi.
5. Rusia
Di Rusia, larangan ChatGPT dipicu kekhawatiran terhadap pengaruh asing dan penyalahgunaan teknologi AI. Pemerintah juga membatasi ruang gerak perusahaan teknologi luar negeri, termasuk OpenAI.
6. Suriah
Selain faktor keamanan akibat konflik berkepanjangan, keterbatasan infrastruktur digital membuat akses ChatGPT dibatasi secara resmi di Suriah.
Negara dan Wilayah Lain
Selain keenam negara tersebut, sejumlah wilayah dengan konflik atau keterbatasan infrastruktur digital juga tidak memiliki akses ke ChatGPT. Di antaranya Afghanistan, Yaman, Sudan, Sudan Selatan, Chad, Eritrea, Burundi, Libya, Republik Afrika Tengah, hingga Bhutan dan Eswatini. Umumnya, kondisi ini dipicu oleh situasi politik yang tidak stabil maupun minimnya infrastruktur internet.
Fenomena larangan ini menunjukkan bagaimana kecerdasan buatan tidak hanya menjadi isu teknologi, tetapi juga bagian dari strategi politik, keamanan dan kontrol informasi di berbagai belahan dunia. (dta/fir)
Editor : M Firman Syah