RADAR SURABAYA – Keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memangkas Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20 persen menuai kritik tajam.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menilai kebijakan tersebut tidak adil dan berpotensi menurunkan motivasi kerja ribuan ASN di lingkungan Pemkot.
Pemangkasan TPP ini dilakukan sebagai langkah penyelamatan keuangan daerah akibat defisit anggaran yang cukup besar.
Target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp 11,5 triliun meleset jauh dari realisasi.
"Berdasarkan konfirmasi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, realisasi pendapatan hanya mencapai sekitar Rp 10 triliun lebih. Artinya, meleset Rp 1,5 triliun, jumlah yang sangat besar,” ujar Imam.
Imam yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya menilai pemotongan TPP ini tidak mempertimbangkan kinerja masing-masing dinas.
Ia mempertanyakan alasan seluruh ASN harus menanggung dampak dari ketidakmampuan dinas penghasil memenuhi target.
"Setiap dinas punya target yang berbeda. Kenapa dinas yang sudah berprestasi atau mencapai target harus ikut menanggung beban dinas lain yang tidak mencapai target?," tegas politisi Partai NasDem tersebut.
Imam mengaku, banyak ASN yang mengeluhkan pemotongan ini karena berdampak langsung pada kondisi ekonomi keluarga mereka.
“Ada ASN yang mengatakan kepada saya, ‘Pak, padahal wes tak jagakno gawe cicilan pak’ (padahal sudah saya andalkan untuk bayar cicilan, Red). Pemotongan ini tentu memengaruhi kondisi keuangan banyak keluarga ASN,” ungkapnya.
Imam mendesak Pemkot Surabaya untuk mengevaluasi prioritas anggaran secara menyeluruh.
Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak seharusnya merata dan harus lebih selektif dalam menentukan pos mana yang dipotong.
"Jangan sampai program-program penting menjadi korban pemangkasan anggaran hanya karena target pendapatan tidak tercapai," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan penyebab defisit anggaran yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun.
Imam menilai hal ini mencerminkan lemahnya perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.
"Kalau target pendapatan meleset, usahakan meleset sedikit saja, bukan sampai Rp 1 triliun lebih," kritiknya.
Imam mengingatkan Pemkot Surabaya bahwa kebijakan pemotongan TPP secara merata justru dapat berdampak pada penurunan motivasi dan kinerja ASN.
Ia menyayangkan adanya kecenderungan pemerintah membebankan seluruh ASN atas kegagalan sebagian dinas penghasil.
"Saya melihat adanya kecenderungan untuk membebankan seluruh ASN atas kesalahan beberapa pihak. Ini tidak adil dan berpotensi menurunkan motivasi kerja. Yang paling penting, tolong prioritaskan kebutuhan yang benar-benar mendesak. Jangan semua pihak ikut menanggung akibat kesalahan tersebut," pungkasnya. (dim/nur)
Editor : Nurista Purnamasari