RADAR SURABAYA - Pemkot Surabaya memastikan kebijakan penggunaan mobil dinas (mobdin) listrik sebagai kendaraan dinas akan dilanjutkan pada tahun 2027.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi efisiensi anggaran sekaligus upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak pada kendaraan operasional pemerintah.
Saat ini, sudah ada 42 unit mobil listrik yang digunakan, termasuk kendaraan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, melalui skema sewa. Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan kendaraan dinas berbahan bakar bensin dan solar akan digantikan secara bertahap. Penggunaannya nanti difokuskan bagi pejabat tertentu, termasuk kepala dinas.
Baca Juga: 500 RW Terbaik Berebut Tiket 200 Besar Lomba Kampung Pancasila 2026 Pemkot Surabaya
"Nanti mobil-mobil yang dulunya pakai solar, bensin, itu kita ganti semuanya. Sehingga yang memegang nanti pun juga tidak semuanya dinas, tapi hanya kepala dinas, itu pun mobil listrik," kata Wali Kota Eri, Rabu (7/10).
Ia memastikan program ini berlanjut ke tahun depan. Pemkot telah melakukan perhitungan cermat membandingkan biaya sewa kendaraan listrik, pembelian langsung, serta kenaikan harga BBM. "Insya Allah, karena kalau hitungan sewa, mobil listrik lebih murah dibandingkan kita beli sekaligus dengan harga BBM yang terus naik," ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Tolak Izin Tempat Hiburan Malam Baru, Ini Alasannya
Meski melakukan efisiensi, Pemkot tetap menyediakan kendaraan operasional khusus bagi perangkat daerah yang memiliki kebutuhan mobilitas tinggi atau fungsi khusus. Contohnya: kendaraan Satpol PP serta truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.
"Kalau di dinas-dinas lainnya tidak ada lagi mobil operasional yang hanya untuk kepentingan yang tidak diperlukan. Tapi kalau dinas-dinas tertentu yang memang memerlukan seperti Satpol PP, setelah itu truk yang ada di Bina Marga, itu yang kita berikan," jelasnya.
Baca Juga: Gencar Kembangkan Kampung Pancasila, Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Nasional
Efisiensi ini dilakukan bersama DPRD agar anggaran terkendali dan dapat dialihkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat.
"Kita evaluasi betul dengan DPRD. Anggaran-anggaran itu kita jaga betul, sehingga akan terasa betul manfaatnya untuk masyarakat," tuturnya.
Baca Juga: Tekanan Fiskal, Pemkot Surabaya Dorong Pembiayaan Alternatif untuk RAPBD 2027
Pengurangan perjalanan dinas juga didukung dengan pendekatan pelayanan ke masyarakat melalui Balai RW serta pemanfaatan rapat daring. "Karena itulah kantornya berpindah ke Balai RW. Satu, mendekatkan diri ke masyarakat. Yang kedua, tidak ada lagi jarak yang panjang ketika warga membutuhkan pelayanan," pungkasnya. (rmt/rek)
Editor : Vega Dwi AristaSumber : radar surabaya