RADAR SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik dan mengambil sumpah jabatan 85 pejabat administrator dan pengawas di Lobi Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Jumat (2/10). Terdiri dari 13 pejabat eselon III dan 72 eselon IV, pengisian sekaligus rotasi ini bertujuan mengisi posisi yang kosong dan memperkuat jajaran pemerintahan.
Wali Kota Eri menegaskan, para pejabat yang baru dilantik tidak boleh hanya berkutat di urusan administratif, melainkan harus berani turun ke lapangan, menegakkan aturan, dan hadir menyelesaikan persoalan warga.
Baca Juga: Sabet Penghargaan JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026, LPS: Pengingat untuk Tak Berpuas Diri
“Ketika saya mengangkat orang-orang baru, maka memastikan mereka berani untuk berbuat kebaikan dengan menjalankan aturan yang sudah kita buat. Maka jangan pernah takut,” kata Eri.
Ia memberi contoh penindakan penjualan minuman keras secara eceran. Jika sudah dilarang, tidak perlu lagi memberi peringatan langsung ditutup.
“Kalau miras itu ada jual secara eceran, ya wis tutup. Jangan lagi diperingatkan, enggak ada peringatan itu,” tegasnya.
Peringatan hanya diberikan jika ditemukan kekurangan dalam regulasi yang perlu disempurnakan. Namun jika aturan sudah jelas, tindakan harus segera diambil.
Eri juga mengubah pola laporan kinerja pejabat hingga tingkat Balai RW. Bukan sekadar jumlah izin yang selesai, melainkan data penurunan persoalan nyata di masyarakat.
Baca Juga: Wakil dari Jember Melaju ke Partai Final Surabaya Turnamen Bahlil Mini Soccer Zona 10
“Permasalahan di RW itu apa. Stuntingnya ada berapa, turun menjadi berapa. Penganggurannya berapa, turun menjadi berapa. Itu yang dilaporkan,” katanya.
Birokrasi adalah penggerak utama pembangunan. Perubahan Surabaya tidak hanya ditentukan wali kota, melainkan seluruh aparat yang menjalankan kebijakan hingga ke akar rumput.
“Surabaya berubah karena birokrasi. Karena kalau wali kota kan hanya dirigen saja,” imbuhnya.
Kepala BKPSDM Surabaya, Ira Tursilowati, menjelaskan dari 85 pejabat tersebut, 48 mendapat promosi dan 37 lainnya menjalani rotasi serta mutasi. Pergeseran terjadi antarjabatan, mulai dari kelurahan ke kecamatan, hingga Sekretaris Kecamatan yang bergeser mengisi formasi kosong.
“Ada yang bergeser antarjabatan, misalnya dari kelurahan ke kecamatan atau menjadi Kasi di kecamatan. Ada juga Sekcam yang bergeser ke posisi lain. Ini dilakukan untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong,” kata Ira.
Pergeseran juga mempertimbangkan kinerja dan masa jabatan. Beberapa pejabat yang memasuki masa pensiun pada Oktober–November mendatang akan diikuti penyesuaian formasi berikutnya. (*)