RADAR SURABAYA – Kebijakan pendidikan gratis dinilai tidak cukup hanya dengan menghapus biaya pendidikan.
Pakar Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) Achmad Hidayatullah, Ph.D., menyoroti masih adanya pungutan yang dikemas sebagai sumbangan sukarela hingga persoalan kualitas pembelajaran.
Pemerintah sebelumnya menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan gratis dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia.
Program tersebut mencakup sekolah negeri mulai jenjang taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga rencana pendidikan gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Achmad Hidayatullah mengatakan rencana pendidikan gratis hingga jenjang menengah atas patut diapresiasi.
Baca Juga: Bioskop Keliling Sering Putar Film Janur Kuning, Serangan Fajar, hingga Pengkhianatan G30S/PKI
Namun, kebijakan tersebut harus diikuti pembenahan praktik pendidikan di lapangan.
"Selama ini sekolah negeri memang telah gratis, meskipun dalam praktiknya belum benar-benar gratis.
Pendidikan gratis tidak akan banyak berarti jika orang tua masih dibebani pungutan yang dikemas sebagai sumbangan sukarela," ujar Achmad.
Pungutan Sekolah Jadi Perhatian
Menurut dia, pendidikan gratis tidak hanya berkaitan dengan biaya resmi yang dibayarkan siswa.
Pemerintah dan pengelola sekolah juga perlu memastikan tidak ada pungutan yang membebani orang tua.
Sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela, kata dia, dapat menjadi persoalan ketika berubah menjadi kewajiban terselubung. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tekanan bagi keluarga.
"Di lapangan masih ditemukan adanya pungutan yang mengatasnamakan sumbangan sukarela.
Ketika sumbangan berubah menjadi kewajiban terselubung, orang tua dapat merasa tertekan, cemas, bahkan khawatir anaknya kehilangan kesempatan untuk bersekolah," jelasnya.
Baca Juga: Lomba Kampung Pancasila 2026 Masuk Verifikasi Lapangan, Fokus Pemilahan Sampah dan Inovasi Lingkunga
Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Menurut Achmad, situasi itu juga dapat memengaruhi kenyamanan dan semangat anak dalam mengikuti pembelajaran.
Karena itu, sekolah harus menjadi ruang belajar yang aman dan adil. Siswa perlu mendapatkan dukungan dari guru dan lingkungan sekolah agar memiliki keyakinan positif terhadap kemampuan dirinya.
Dukungan tersebut penting untuk membangun beliefs atau keyakinan positif sekaligus mendorong siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran.
Pendidikan Gratis di PTN Harus Diikuti Penguatan Kapasitas
Persoalan pendidikan gratis juga perlu diperhatikan apabila kebijakan tersebut diterapkan di perguruan tinggi negeri. Achmad menilai kapasitas kampus harus menjadi salah satu pertimbangan utama.
Jumlah mahasiswa perlu disesuaikan dengan kemampuan perguruan tinggi melalui student enrollment caps atau pembatasan jumlah penerimaan mahasiswa.
"Penerimaan mahasiswa yang terlalu besar dapat mengurangi kualitas interaksi dan kesempatan belajar secara mendalam.
Padahal, lingkungan akademik yang suportif penting untuk menumbuhkan growth mindset dan kemampuan menghasilkan innovative ideas," katanya.
Menurut Achmad, perguruan tinggi harus menempatkan kualitas pembelajaran sebagai prioritas.
Penambahan jumlah mahasiswa tanpa diikuti kapasitas dosen dan fasilitas yang memadai berpotensi memengaruhi kualitas proses belajar.
"Pendidikan tinggi perlu menempatkan kualitas pembelajaran, bukan semata-mata jumlah mahasiswa, sebagai prioritas," tegasnya.
Digitalisasi Pendidikan Tidak Bisa Gantikan Peran Guru dan Dosen
Selain kapasitas perguruan tinggi, perkembangan teknologi juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan gratis.
Digitalisasi dapat membantu memperluas akses pendidikan, tetapi tetap harus ditempatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran.
Achmad mengingatkan, pembelajaran yang sepenuhnya dilakukan secara daring tanpa dukungan infrastruktur, pedagogi, dan interaksi yang memadai berisiko menjadikan proses pendidikan sekadar penyampaian informasi.
Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan kemampuan berpikir mandiri dan keterlibatan aktif mahasiswa.
"Teknologi dapat memperluas akses, tetapi peran guru dan dosen sebagai pembimbing, pemberi umpan balik, penguat karakter, dan pemicu berpikir kritis tetap penting," ujarnya.
Pendidikan Gratis Harus Diikuti Peningkatan Mutu
Achmad menilai pendidikan gratis pada akhirnya harus berjalan beriringan dengan tata kelola pendidikan yang bersih, pengendalian komersialisasi pendidikan, serta penguatan kualitas pembelajaran.
Dengan demikian, pendidikan gratis tidak cukup dimaknai sebagai pembebasan biaya. Kebijakan tersebut juga harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mendukung perkembangan peserta didik.
"Tujuannya bukan sekadar membuat pendidikan bebas biaya, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang adil dan mampu menumbuhkan kepercayaan diri, kemampuan berpikir kritis, growth mindset, serta daya inovasi peserta didik," pungkasnya. (Sam)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan