RADAR SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menetapkan kebijakan baru. Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran Pemkot Surabaya akan bertugas atau berpindah kantor ke Balai RW.
Kebijakan ini diambil agar pelayanan tidak sekadar formalitas turun ke lapangan atau hanya menunggu warga mengurus dokumen kependudukan. Evaluasi menunjukkan banyak petugas kembali ke kantor dinas saat tidak ada warga yang mengurus kartu keluarga (KK) dan KTP. Padahal, kehadiran pemerintah di Balai RW memiliki makna yang jauh lebih luas.
Baca Juga: Kurir Narkoba di Bratang Wetan Surabaya Digerebek, Sita 100,72 Gram Sabu
“Kerjanya itu berpindah. Sampean mau orang DPRKPP, Bina Marga, Koperasi, atau Dinas Sosial, kerjanya di Balai RW. Di sana permasalahannya bukan cuma adminduk, ada desil bantuan yang keliru, ada stunting, gizi buruk, pengangguran terbuka, hingga kemiskinan,” ujar Eri, Rabu (23/9).
Banyaknya aduan yang masuk ke hotline Lapor Cak Eri menjadi tanda sistem pelayanan di bawah belum berjalan maksimal. Eri menegaskan, warga seharusnya mengenal kehadiran Pemkot Surabaya, bukan hanya sosok wali kotanya.
“Saya tidak pengin orang Surabaya kenal Eri Cahyadi, tapi orang Surabaya harus kenal Pemkot Surabaya yang hadir. Kalau sistem ini tidak berjalan dan kalian tidak pernah turun ke bawah, yang dikenal cuma wali kotanya. Berarti ada yang salah dalam sistem ini,” tegasnya.
Dalam skema baru, seluruh perangkat daerah dibagi secara merata menjadi pengampu setiap RW. Petugas dari dinas apa pun yang ditempatkan di suatu wilayah bertanggung jawab penuh mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di sana.
Baca Juga: Marugame Udon Kaliurang Gunakan CNG Gagas, Konsumsi 1.000 Meter Kubik per Bulan
“Artinya, petugas dari dinas mana pun yang ditempatkan di suatu RW wajib mengawal isu stunting, gizi buruk, hingga penanganan warga miskin di wilayah tersebut,” jelasnya.
Jika ada kendala, petugas diminta langsung berkoordinasi dan mengeksekusi solusi bersama kepala dinas tanpa menunda dengan alasan rapat formal yang memakan waktu. Eri juga memerintahkan agar dikirim ASN yang berkemampuan tinggi, bukan sekadar memindahkan personel secara asal.
Mulai Oktober 2026, seluruh ASN sudah harus bertugas dari Balai RW. “Target mulai Oktober ini, semua pindah kerja di Balai RW. Saya ingin Surabaya berubah bukan karena sosok wali kotanya, tetapi karena sistem pemerintahannya yang berjalan,” pungkasnya. (rmt)
Editor : Lambertus Hurek