RADAR SURABAYA - Kasus pungutan liar yang melibatkan oknum aparatur sipil negara (ASN) mencuat lagi di Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta korban serta pelaku di lapangan berani mengungkapkan semua pihak yang menikmati aliran dana tersebut. Dengan demikian, penindakan menyasar ke akar persoalan.
“Saya berharap teman-teman yang pernah menyampaikan ini, tolong sampaikan. Kalau ada orang masuk berbayar tapi tidak menyampaikan, waktu diproses lalu ternyata berbayar, bisa kena sanksi juga.
Saya ingin tahu uang itu disetor ke siapa. Apakah melibatkan atasannya atau tidak agar Pemkot benar-benar hadir untuk masyarakat,” ujar Eri Cahyadi, Selasa (22/9).
Baca Juga: 5 Alasan Top Up TikTok Coin Harus Lewat Platform Resmi Seperti topup.id
Cak Eri pun menyiapkan skema keringanan sanksi bagi pelaku yang bersedia menjadi justice collaborator (JC) dan membongkar keterlibatan pejabat hingga tingkat kepala dinas. Sebaliknya, yang diam saja tetap dikenakan sanksi penuh.
“Kalau tenaga kontrak, ada pungli langsung dikeluarkan. Untuk ASN, ada proses hukum berat yang dilaporkan ke BKN sebelum pemecatan. Namun, kalau mereka berani jadi justice collaborator dan membongkar siapa saja atasan atau kadis yang menerima, sanksinya akan saya kurangi. Kalau diam saja, sanksinya tetap diberhentikan,” tegasnya.
Seluruh kepala dinas diminta mengumpulkan staf masing-masing untuk menyampaikan instruksi penegakan disiplin ini secara menyeluruh. Eri juga menekankan pentingnya empati pimpinan terhadap warga.
Apel kemarin digelar di bawah terik matahari sebagai pengingat agar pejabat tidak hanya berdiam di ruangan ber-AC. “Warga Surabaya mencari nafkah tidak kenal siang atau malam. Pemimpin jangan hanya di dalam ruangan, tidak tahu panasnya matahari. Ayo, rasakan panasnya, agar tahu apa yang dirasakan warga, lalu turun memberikan kesejahteraan,” katanya.
Baca Juga: Drama Adu Penalti, SMA Muhammadiyah 10 Surabaya Juara Zona 7
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya Trio Wahyu Bowo mengingatkan, seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan, melalui panitia seleksi resmi dan gratis. Masyarakat diminta tidak tergiur tawaran kelulusan berbayar.
“Kami imbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur atau tertipu oleh oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang,” katanya.
Warga yang menemukan atau menjadi korban diminta segera melapor melalui Command Center 112 maupun nomor WhatsApp (WA) resmi Dishub Surabaya. “Setiap rekrutmen pasti terbuka melalui pansel. Jika ada yang meminta uang, itu dipastikan oknum. Silakan langsung laporkan kepada kami,” pungkasnya. (rmt)
Editor : Lambertus Hurek