RADAR SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya untuk turun langsung ke masyarakat memverifikasi ulang data penerima bantuan sosial, tanpa lagi berpatokan pada klasifikasi desil. Arahan ini disampaikan saat Apel Pagi Struktural di Halaman Balai Kota, Selasa (22/9).
Eri mengingatkan jajaran pejabat bahwa jabatan adalah sarana pelayanan, bukan kekuasaan. “Ketika kerja itu sebuah ibadah, maka lakukan dengan hati yang ikhlas. Muduno rek,turun ke lapangan. Ketika saya turun ke lapangan, masih ada orang tidak punya yang belum mendapatkan bantuan apapun. Hari ini jangan pernah lihat lagi namanya desil,” tegas Eri.
Baca Juga: Dramatis, Muhammadiyah 10 Surabaya dan SMAN 1 Manyar Gresik Amankan Tiket Final Bahlil Mini Soccer
Mulai dari Ketua Tim Kerja hingga pejabat struktural diminta berkolaborasi dengan kecamatan dan kelurahan mendatangi setiap RT dan RW. Penentuan penerima bantuan harus diputuskan secara terbuka dalam forum warga, bukan dari meja kantor.
“Pembahasannya harus melibatkan minimal tiga perempat warga dari RT tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, lurah, camat, LPMK, serta tim pendamping dari Pemkot,” jelasnya.
Sistem lama dinilai gagal. Lansia sebatang kara terabaikan, sementara warga mampu yang punya banyak kendaraan atau gawai justru masuk daftar penerima. Eri menegaskan praktik ini harus dihentikan sepenuhnya.
“Ada lansia sendiri tidak pernah mendapatkan bantuan. Di mana kalian sebagai pejabat struktural? Mulai hari ini saya tidak mau lagi melihat ada warga yang tidak menerima bantuan ketika dia membutuhkan,” ucapnya.
Pengawasan diperkuat dengan sistem pengampuan wilayah RW oleh dinas luar kecamatan, sehingga pengawasan lebih objektif. Misalnya, RW di Ketintang diampu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, sedangkan Gunung Anyar oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan.
Baca Juga: Armadilo Menggelegar! 200 Suporter Bakar Semangat SMA Muhammadiyah 4 di Turnamen Bahlil Mini Soccer
Sanksi tegas disiapkan. Dinas yang tidak menjalankan tugas akan dipasang bendera hitam di depan kantornya. Jika dalam satu bulan tidak ada perbaikan, kepala dinas hingga pejabat struktural di bawahnya akan diganti.
“Berarti kalau dinasnya tidak bisa menjalankan itu, maka dinasnya akan saya kasih bendera hitam. Kalau sudah dapat bendera hitam, satu bulan tidak ada perubahan, maka saya ganti mulai kepala dinas sampai dengan katimja-nya. Saya ganti semua karena kalian tidak bisa memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya,” pungkasnya. (rmt)
Editor : Lambertus Hurek