RADAR SURABAYA – Angka kemiskinan di Indonesia dilaporkan terus menunjukkan tren penurunan. Namun, di balik capaian tersebut, persoalan lain justru mengemuka.
Rasio Gini atau tingkat ketimpangan sosial tercatat meningkat, menandakan jurang ekonomi antarkelompok masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Sosiolog Prof. Dr. Bagong Suyanto menilai penurunan angka kemiskinan secara statistik belum tentu mencerminkan terwujudnya keadilan ekonomi.
Menurutnya, persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah adalah struktur ketidakadilan yang membuat manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata.
“Di Indonesia, problem utama memang pada kesenjangan sosial. Jadi, persoalannya adalah ketidakadilan,” ujar Prof. Bagong, Senin (24/8).
Baca Juga: Said Abdullah Targetkan PDIP Punya Gubernur Jatim pada 2029
Ia menyoroti sistem pembagian hasil ekonomi yang dinilai masih timpang. Kelompok masyarakat di lapisan bawah, kata dia, kerap berada dalam posisi paling rentan karena harus menanggung risiko ekonomi yang seharusnya dapat dibagi secara lebih adil.
“Pembagian margin keuntungan timpang. Orang miskin justru sering harus menanggung risiko yang seharusnya ditanggung kelas di atasnya,” tegasnya.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Merata
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas 5 persen selama ini kerap menjadi indikator positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun, Prof. Bagong menilai pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya bersifat inklusif.
Menurutnya, manfaat pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas atas.
Sementara itu, masyarakat miskin dan kelompok rentan belum mengalami perubahan signifikan dalam taraf hidup mereka.
“Pertumbuhan hanya dinikmati kelas atas. Kelompok masyarakat miskin tidak. Mereka sekadar bertahan hidup,” tuturnya.
Kondisi tersebut, menurut Prof. Bagong, memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi maupun penurunan tingkat kemiskinan.
Baca Juga: 25 Dokter Indonesia Ikuti SSMART 2026, Bahas Perkembangan Bedah Robotik di Malaysia
Pemerintah juga perlu memastikan distribusi manfaat pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Masyarakat miskin di perkotaan maupun pedesaan, lanjutnya, masih menghadapi berbagai persoalan,
mulai dari tingginya harga kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan kerja, hingga akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Kelompok Hampir Miskin Sangat Rentan
Prof. Bagong juga mengingatkan adanya kelompok near poor atau hampir miskin yang secara statistik mungkin sudah berada di atas garis kemiskinan.
Namun, kondisi ekonomi mereka masih sangat rentan terhadap berbagai guncangan.
Pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga meningkatnya biaya kesehatan dapat dengan cepat membuat kelompok tersebut kembali jatuh ke bawah garis kemiskinan.
Karena itu, ia menilai kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berorientasi pada jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan sosial dan membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi kelompok rentan.
Kemerdekaan Harus Hadirkan Keadilan Sosial
Pada momentum peringatan kemerdekaan, Prof. Bagong menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan seharusnya tidak hanya diukur melalui deretan angka statistik atau pembangunan fisik.
Menurutnya, kemerdekaan sejati harus tercermin dalam kehadiran negara untuk melindungi kelompok masyarakat lemah sekaligus mempersempit jurang kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.
“Membiarkan ketimpangan terus melebar sama halnya dengan mengabaikan esensi sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” pungkasnya. (rmt)
Editor : Rahmat Adhy Kurniawan