RADAR SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai mengembangkan konsep hunian vertikal yang tidak sepenuhnya bergantung pada skema subsidi. Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), Pemkot tengah mengusulkan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) non-subsidi untuk memperluas pilihan hunian warga sesuai kemampuan ekonominya.
Konsep tersebut menjadi bagian dari gagasan “Housing Career Surabaya”, yakni skema hunian berjenjang yang memungkinkan warga menempati hunian sesuai kondisi ekonominya.
Baca Juga: Anak Panti Asuhan Jadi Korban Pelecehan, Wali Kota Eri Minta Audit Seluruh Panti Asuhan di Surabaya
Dalam grand design yang disiapkan Pemkot, hunian dibagi dalam empat tingkatan, mulai dari hunian sosial, hunian transisi, flat sewa umum, hingga Rusunami sebagai hunian milik terjangkau.
Kepala DPRKPP Kota Surabaya Iman Krestian membenarkan bahwa konsep Rusunawa non-subsidi tersebut tengah dalam tahap pengusulan. “Iya betul, sekarang masih proses pengusulan,” kata Iman, Jumat (21/8/2026).
Berbeda dengan Rusunawa yang selama ini diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema subsidi, Rusunawa non-subsidi nantinya menyasar kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi.
Meski demikian, Iman menegaskan bahwa perbedaan antara rusun subsidi dan non-subsidi bukan terletak pada fasilitas utama yang diberikan. Konsep bangunan dan fasilitasnya disebut kurang lebih serupa. Pembeda utamanya berada pada segmentasi calon penghuni berdasarkan desil kependudukan.
“Kurang lebih sama. Yang membedakan nanti dari penghuninya, disyaratkan dari desil kependudukan,” jelasnya.
Baca Juga: ITS Surabaya Terjunkan Satgas Bencana ke Flores NTT, Fokus Cek Objek Vital
Dalam grand design Housing Career Surabaya, Rusunawa non-subsidi ditempatkan sebagai “Flat Sewa Umum (Non Subsidi/Grade D)”. Konsep tersebut diarahkan bagi warga pada kelompok desil D4 hingga D7, dengan gambaran tarif sewa sekitar Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan.
Skema tersebut menjadi jembatan antara hunian bersubsidi dan kepemilikan rumah. Warga yang kondisi ekonominya mulai meningkat tidak selamanya harus menempati hunian dengan intervensi subsidi tinggi. Sebaliknya, unit subsidi dapat kembali tersedia bagi masyarakat yang berada pada kelompok ekonomi paling membutuhkan.
Untuk lokasi, Iman memastikan rencana Rusunawa non-subsidi tidak berada di kawasan Ngagel yang sebelumnya masuk dalam pembahasan program hunian vertikal lainnya.
“Rencana di Tambakwedi atau Sememi,” ujarnya.
Namun, Iman menegaskan bahwa lokasi tersebut masih berupa rencana dan konsep pembangunan belum sepenuhnya dimatangkan. Termasuk terkait mekanisme pengelolaan, Pemkot masih mengkaji apakah Rusunawa non-subsidi nantinya dikelola langsung oleh pemerintah atau melibatkan pihak ketiga.
“Masih dikonsepkan mas. Ini kami masih menunggu dari Kementerian PKP juga,” katanya.
Menurut Iman, program tersebut juga tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah pusat terkait penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkot Surabaya mengambil peran dengan menyiapkan kebutuhan di tingkat daerah, terutama penyediaan lahan. (*)
Editor : Lambertus Hurek