RADAR SURABAYA – Dugaan penipuan dengan modus menawarkan lowongan kerja di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta tidak berhenti pada pemberhentian dua tenaga harian lepas (THL) yang diduga terlibat. Komisi A DPRD Surabaya mendorong Inspektorat menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas di balik praktik tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, pengusutan perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada pihak lain yang turut menawarkan pekerjaan di lingkungan Pemkot dengan meminta sejumlah uang kepada calon korban.
“Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua ASN atau PPPK tersebut, harus ditelusuri apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain dalam melakukan pungutan liar terkait iming-iming pekerjaan ini,” tegas politisi Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu, Senin (10/8/2026).
Baca Juga: Tim Patroli Perintis Polda Jatim Tangkap Pelaku Bawa Tembakau Gorila di Jalan Nambangan Surabaya
Menurut Yona, dugaan praktik jual-beli atau penipuan berkedok rekrutmen pegawai pemerintah harus menjadi perhatian serius karena berpotensi menyasar masyarakat yang sedang mencari pekerjaan. Terlebih, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki intensitas interaksi yang tinggi dengan masyarakat.
Karena itu, dia meminta Inspektorat tidak hanya memeriksa kasus yang sudah mencuat, tetapi juga melakukan pemetaan dan pengawasan terhadap potensi modus serupa di OPD lain.
“Langkah konkretnya adalah Inspektorat harus mengumpulkan rekan-rekan OPD dan melakukan observasi menyeluruh, bahkan hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya.
Baca Juga: Kejari Tanjung Perak Surabaya Setor Rp 4,9 Miliar Hasil TPPU
Yona menyebut sejumlah OPD seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, pemadam kebakaran, BPBD, hingga perangkat kecamatan dan kelurahan perlu menjadi perhatian dalam pengawasan. Bukan berarti seluruh jajaran di instansi tersebut terindikasi melakukan pelanggaran, melainkan karena tingginya interaksi dengan masyarakat membuka ruang bagi oknum untuk memanfaatkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, Yona menegaskan Pemkot Surabaya tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian finansial yang dialami korban apabila uang diberikan kepada oknum secara personal melalui modus penipuan. Pengembalian kerugian, kata dia, menjadi tanggung jawab pihak yang menerima uang tersebut.
“Pengembalian uang sepenuhnya merupakan tanggung jawab oknum pelaku personal, bukan tanggung jawab Pemerintah Kota,” katanya.
Baca Juga: Polda Jatim Selidiki Kasus Penipuan Arisan Bodong Libatkan Selebgram dan Artis untuk Promo
Dia juga meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap pihak yang mengaku memiliki akses atau kewenangan untuk memasukkan seseorang menjadi pegawai Pemkot Surabaya dengan imbalan tertentu.
Informasi mengenai rekrutmen resmi, lanjut Yona, harus menjadi rujukan utama masyarakat. Komisi A pun memastikan akan mengevaluasi mekanisme pengawasan internal bersama perangkat daerah terkait.
“Pasti. Sebagai mitra kerja, Komisi A akan mengagendakan pemanggilan terhadap Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas isu yang sedang berkembang ini dan mendiskusikan langkah tindak lanjut yang konkret,” pungkasnya.
Baca Juga: Pencuri Kursi Besi Pemkot Surabaya Dapat Ide dari Tukang Loak, Sudah Gondol Tujuh Kursi
Dengan pemanggilan tersebut, DPRD Surabaya berharap dugaan penipuan loker tidak hanya diselesaikan dari sisi pemberian sanksi terhadap oknum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan dan mencegah masyarakat kembali menjadi korban dengan modus serupa. (dim/gun)
Editor : Guntur Irianto
Sumber : radar surabaya