RADAR SURABAYA – Penanganan kemacetan di Surabaya kini tak boleh lagi bergantung pada instruksi pimpinan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta seluruh jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) bergerak lebih proaktif dengan melakukan rekayasa lalu lintas setiap kali terjadi kepadatan kendaraan.
Menurutnya, masih ada sejumlah titik kemacetan yang terus berulang meski telah menjadi perhatian pemerintah. Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya peningkatan respons cepat dari petugas di lapangan.
Baca Juga: Dugaan Penyebab Mahasiswi Tertabrak Bus di Dukuh Menanggal Surabaya
"Kalau di jam-jam tertentu terjadi kemacetan, teman-teman Dishub harus langsung membuat rekayasa lalu lintas. Jangan menunggu saya menelepon baru bergerak," tegas Eri.
Ia mencontohkan kepadatan lalu lintas yang terjadi di kawasan Pakuwon Mall hingga Jalan Mayjen HR Muhammad. Persoalan tersebut, menurutnya, telah berlangsung cukup lama namun belum mendapatkan penanganan optimal.
"Kalau saya sudah meminta segera diselesaikan, ya harus segera dilakukan. Jangan menunggu sampai kemacetan semakin parah," ujarnya.
Eri menegaskan, rekayasa lalu lintas bukan hal baru di Surabaya. Ia menyebut skema pengalihan arus dari Jalan Wali Kota Mustajab menuju Jalan Gubeng Pojok melalui Jalan Jaksa Agung Suprapto telah diterapkan sebagai contoh penanganan kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu.
Karena itu, ia meminta Dishub melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh titik rawan macet di Surabaya agar setiap petugas memahami langkah yang harus diambil ketika kepadatan mulai terjadi.
Baca Juga: Asal Usul Kampung Banyu Urip Surabaya, Pertarungan Pangeran Situbondo Melawan Joko Jumput
"Dishub harus tahu lokasi mana saja yang rawan macet. Petugas yang berjaga juga harus saling berkoordinasi menggunakan handy talky sehingga keputusan di lapangan bisa diambil dengan cepat," katanya.
Menurut Eri, keberadaan petugas di jalan tidak cukup hanya mengawasi arus kendaraan. Mereka harus mampu membaca situasi, berkomunikasi dengan petugas lain, serta mengambil tindakan sesuai kondisi di lapangan.
"Jangan hanya berdiri di jalan tanpa komunikasi. Kalau melihat kemacetan, harus segera bertindak dan berkoordinasi," tegasnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Surabaya membangun birokrasi yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat. Eri menekankan setiap perangkat daerah dituntut menghadirkan solusi secara cepat tanpa menunggu arahan langsung dari pimpinan.
"Saya berharap mulai hari ini ada perubahan. Semua perangkat daerah harus berani berinovasi dan bergerak cepat menyelesaikan persoalan masyarakat," pungkasnya. (dim)
Editor : Lambertus Hurek